Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Edhie: Silakan kalau Pasek Mau Gugat...

Kompas.com - 22/01/2014, 22:05 WIB
Haris Firdaus

Penulis


PALEMBANG, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo, akhirnya urun pendapat soal pemecatan Gede Pasek Suardika dari Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pramono, pemecatan Pasek sudah sesuai aturan yang berlaku di Demokrat.

"Jadi, silakan saja kalau dia (Pasek) ingin menempuh jalur hukum. Ajukan saja (gugatan)," kata Pramono di sela-sela pertemuan dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran RI Sumatera Selatan Zawawi Tjik Molek di Palembang, Rabu (22/1/2014) malam.

Seperti diberitakan, Gede, anggota DPR dari Demokrat, dipecat sebagai anggota DPR dan kader Demokrat. Pemecatan itu diduga berkaitan dengan aktivitas Pasek di ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang didirikan mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Namun, Pasek menolak pemecatan itu. Mantan Ketua Komisi III DPR itu justru melayangkan somasi kepada Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan dan Sekjen Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

Menanggapi hal itu, Pramono mengatakan, alasan pemecatan Pasek sebenarnya sudah dijelaskan oleh Juru Bicara Demokrat Ruhut Sitompul. "Tapi, sekarang saya buka saja cerita sebenarnya," kata peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat itu.

Pramono menyatakan, semua pihak harus ingat duduknya Pasek di DPR sebenarnya bukan karena dia terpilih dalam Pemilu 2009. Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu, Pasek masuk ke DPR karena menggantikan Jero Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Jadi, dia masuk itu juga karena dorongan dari Pak Jero. Eh kok kemudian Pasek malah menyebut Pak Jero sebagai 'sengkuni'. Ini kan kurang berterima kasih namanya," ujar Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com