Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas Ditahan, Berat Tugas SBY Kembalikan Citra Demokrat

Kompas.com - 11/01/2014, 20:49 WIB


JEMBER, KOMPAS.com
— Pengamat politik dari Universitas Jember Joko Susilo, MSi mengatakan, penahanan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi semakin memperberat langkah Partai Demokrat menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

"Penahanan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum semakin memperburuk citra partai penguasa itu," kata Joko di Kabupaten Jember, Jawa Timur, seperti dikutip Antara, Sabtu (11/1/2014).

Menurut Joko, penahanan Anas menambah daftar panjang politisi Partai Demokrat yang terindikasi melakukan korupsi. Tugas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum Demokrat dinilainya cukup berat untuk mengembalikan citra partai dan kepercayaan publik pada Pileg dan Pilpres 2014.

"Dari beberapa survei yang diumumkan beberapa waktu terakhir, elektabilitas Partai Demokrat jatuh ke papan bawah karena banyak politisinya yang terjerat kasus korupsi," katanya.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, elektabilitas Partai Demokrat berada di titik rendah, yakni di bawah 10 persen sehingga berdampak partai lain akan berpikir ulang untuk berkoalisi menghadapi Pilpres.

Joko menuturkan, para tokoh yang ikut dalam Konvensi Partai Demokrat sebagai bakal calon presiden nyatanya belum signifikan untuk meningkatkan elektabilitas partai tersebut. Dengan demikian, SBY bersama seluruh kader partai harus bekerja keras untuk mengembalikan citra partai.

"Cukup berat langkah Partai Demokrat untuk mengembalikan citranya dan saat ini masyarakat sudah apatis terhadap partai politik," ujar dosen FISIP Universitas Jember itu.

Seperti diberitakan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditahan KPK pada Jumat (10/1/2104). Anas dijerat kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah di Hambalang, serta proyek-proyek lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com