Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Mayoritas Warga Banten Inginkan Atut Lengser

Kompas.com - 05/01/2014, 18:43 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Mayoritas warga Banten sudah tak menganggap legitimasi kepemimpinan Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten. Warga menginginkan Atut lengser dari jabatannya.

Hal itu terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia terhadap masa pemerintahan Atut di Banten. "Terlihat jelas bahwa legitimasi secara demokratis Ratu Atut untuk tetap menjadi gubernur telah runtuh di mata warga Banten," kata Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi di kantornya, Minggu (5/1/2014).

Burhan menjelaskan, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 80 persen warga tidak puas terhadap kinerja Atut. Mereka merasa tidak ada kemajuan di Banten selama kepemimpinan Atut. Kehidupan rakyat Banten pun tidak menjadi lebih baik. Mayoritas warga Banten juga yakin Atut melakukan korupsi dan menilai pemerintahannya marak praktik korupsi maupun suap.

Burhan mengatakan, setelah Atut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak, rakyat menuntut agar Atut segera non-aktif sebagai gubernur. "Di antara yang tahu Ratu Atut tersangka, hampir semuanya, 80,6 persen berpendapat Ratu Atut sebaiknya menonaktifkan diri sebagai gubernur," kata Burhan.

Menurut Burhan, berdasarkan hasil survei ini, rakyat Banten telah mencabut mandat Atut sebagai Gubernur Banten. Mereka tak lagi menginginkan Atut menduduki jabatan itu.

Survei ini dilakukan pada 22-29 Desember 2014 dengan 400 responden dari seluruh kabupaten atau kota di Banten, yakni pria dan wanita yang telah memiliki hak pilih atau di atas 17 tahun. Survei dilakukan dengan teknik wawancara dengan margin of error sebesar 5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Burhan mengatakan, survei ini atas biaya sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Pusat Data Nasional Diserang Hacker, DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Turunan UU PDP

Pusat Data Nasional Diserang Hacker, DPR Minta Pemerintah Percepat Aturan Turunan UU PDP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com