Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang "Deadline" Pelaporan Dana Kampanye Libur, KPU Dikritik

Kompas.com - 26/12/2013, 16:08 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Afif Afifuddin mengkritik para pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat yang libur cuti bersama sehari menjelang batas akhir penyerahan laporan dana kampanye tanggal 27 Desember 2013.

"Sehari jelang batas akhir penyerahan laporan dana kampanye, KPU malah libur dan tak ada petugas yang menerima partai politik yang akan menyerahkan laporan dana kampanye," katanya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (26/12/2013).

Menurut Afif, KPU Pusat seharusnya menugaskan beberapa petugas, terutama help desk dana kampanye untuk tetap berjaga. Dengan demikian, partai politik yang hendak menyerahkan laporan dana kampanye bisa terakomodasi.

Berdasarkan catatan JPPR, ia mengatakan sampai saat ini, baru satu partai politik di tingkat nasional yang sudah menyerahkan laporan dana kampanyenya ke KPU. Ia pun meminta KPU untuk memperingatkan seluruh partai politik agar melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye. Bila perlu, kata dia, memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak melaporkannya.

Selain itu, ia juga meminta KPU dan partai politik untuk memublikasikan laporan dana kampanye kepada masyarakat melalui laman web masing-masing. Tak hanya itu, ia juga mendesak kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi tahapan pemilu ini, yang menurutnya sangat krusial.

Sebelumnya, hari ini Partai Amanat Nasional (PAN) mendatangi kantor KPU Pusat untuk menyerahkan laporan dana kampanyenya. Kendati demikian, para pegawai KPU sedang libur cuti bersama. Ia pun menyesalkan KPU yang tidak memberitahu partai politik perihal libur itu. Padahal, para pegawai KPU di tingkat kabupaten/kota tetap masuk.

"Tadi saya cek, KPU DKI (Jakarta) tetap buka," ujar Ketua DPP PAN, Didi Supriyanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com