Kata Ruhut, Demokrat Tak Akan Lindungi Ibas

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, partainya akan kooperatif dan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penuntasan kasus korupsi. Ia mengungkapkan, Demokrat tak akan memberi perlindungan jika KPK mengusut dugaan keterlibatan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas jika terlibat dalam suatu perkara korupsi.

Menurutnya, sikap kooperatif Demokrat dalam pemberantasan korupsi telah dibuktikan dua pejabat teras partainya, Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum, yang terjerat kasus dugaan korupsi dan langsung mengundurkan diri dari kepengurusan partai.

"Kami tidak akan lindungi, kami tak akan intervensi KPK kalau Ibas dipanggil. Semua sama di depan hukum," kata Ruhut, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Meski demikian, anggota Komisi III DPR ini yakin Ibas tak terkait dengan suatu kasus korupsi. Ia menilai, keterangan dari mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, tidak cukup kuat untuk menyimpulkan jika putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu layak dipanggil oleh KPK.

"Jangan suatu masalah dipaksakan. Hanya karena pengakuan di pengadilan. Kalau KPK tidak mau panggil (Ibas) gimana? Jangan dipaksakan, serahkan saja ke ranah hukum," katanya.

Keterangan Yulianis

Sebelumnya, Yulianis mengatakan, Ibas pernah mendapatkan uang sebesar 200.000 dollar AS dari perusahaannya saat Kongres Partai Demokrat di Bandung. Kongres itu berlangsung pada tahun 2010. Nama Ibas disebut-sebut mendapatkan uang dari PT Anugerah Nusantara, perusahaan milik M Nazaruddin. Nama Ibas tertera pada dokumen yang diduga milik Direktur Keuangan PT Anugerah, Yulianis.

Dokumen yang diduga rekap data keuangan PT Anugerah ini beredar di kalangan wartawan sekitar dua pekan lalu. Ibas menerima uang sebesar 900.000 dollar AS. Dana tersebut diterima Ibas sebanyak empat kali.

Pertama, tanggal 29 April 2010 sebesar 600.000 dollar AS. Dana itu diterima Ibas dalam dua tahap. Tahap pertama Ibas menerima 500.000 dollar AS dan tahap kedua senilai 100.000 dollar AS. Setelah itu, Ibas kembali menerima uang pada 30 April 2010. Pada tanggal itu juga Ibas menerima uang sebanyak dua kali, yaitu sebesar 200.000 dollar AS dan 100.000 dollar AS. Sejumlah elite Demokrat juga telah membantah dokumen ini, salah satunya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie.

Ia mengatakan, publik jangan berfantasi dengan menganggap data itu sahih dan valid sehingga bisa disebarkan begitu saja. Sampai saat ini KPK belum memanggil Ibas. Ketua KPK Abraham Samad mengaku tak dapat memanggil karena tak memiliki bukti yang cukup. Keterangan Yulianis, kata Abraham, hanya dilontarkan di luar dan tak dituliskan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.