PDI-P: Kalau Mau Buka Rekening Caleg, Ubah Undang-undang

"Bagi kami sih enggak ada masalah, asal undang-undang itu diubah dulu karena yang diwajibkan hanya partai politik," ujar Olly di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

PDI Perjuangan, kata Olly, sudah mempersiapkan laporan keuangan setiap bulannya dan memisahkan untuk pelaporan dana kampanye. Partainya, sebut Olly, juga meminta seluruh caleg untuk menyerahkan laporan keuangan. Ia memastikan bahwa laporan keuangan itu tidak akan dimanipulasi. Pasalnya, PDI Perjuangan juga menyiapkan auditor khusus untuk mengkaji laporan-laporan keuangan tersebut.

"Jangan curiga dulu, belum apa-apa masa kami dicurigai?" kata Olly.

Ia menilai, permintaan PPATK agar rekening pengurus partai, khususnya bendahara umum partai dan keluarganya, dibuka adalah hal yang aneh.

"Rekening saya? Mereka sudah punya kok. Laporan pajak saya lengkap. Semuanya ada di situ," tutur Olly lagi.

Laporan rekening caleg

Seperti diberitakan, PPATK meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil inisiatif untuk mewajibkan para calon anggota legislatif dan bendahara partai politik untuk menyerahkan rekeningnya. Hal ini perlu dilakukan untuk pengawasan dan pencegahan terjadinya politik uang dalam masa kampanye kali ini.

"KPU seharusnya tidak menyalahkan masyarakat dalam politik uang. Tapi, penyelenggara pemilulah yang harusnya berinisiatif agar memfasilitasi agar caleg menyerahkan rekeningnya," ujar Kepala PPATK M Yusuf dalam diskusi di Jakarta, Minggu (8/12/2013).

Yusuf menjelaskan perlunya rekening caleg dibuka karena PPATK mengendus adanya transaksi yang besar terjadi pada satu tahun sebelum pelaksanaan pemilu dan satu tahun setelahnya.

"Tahun ini sudah ada kelihatan naik. Ada sistem pengijonan, meski belum tampak betul," ucap Yusuf.

Menurut Yusuf, sikap KPU yang hanya mewajibkan pelaporan keuangan partai dan dana kampanye partai tidaklah efektif. "Kita lihat keuangan parpol itu tidak banyak, tapi fungsionarisnya ke mana-mana bisa sewa pesawat? Masya Allah!" tutur Yusuf.

Jika KPU tidak bisa mewajibkan seluruh caleg membuka rekeningnya, Yusuf meminta KPU setidaknya menyerahkan rekening bendahara umum setiap partai politik beserta keluarganya. "Jadi, kami tidak perlu mengarah ke seluruh bank," katanya.