PPATK: Transaksi Keuangan Meningkat, Diduga Politik Uang Menggeliat

JAKARTA, KOMPAS.com — Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan transaksi keuangan meningkat sejak satu tahun menjelang Pemilu 2014. PPATK menilai hal itu janggal lantaran tidak sesuai dengan kondisi bisnis di Indonesia.

"Diduga, terkait praktik politik uang, ini disinyalir. Kita menemukan ada parpol tertentu, jumlah uang di parpolnya sedikit, tapi aktivitas fungsionarisnya begitu masif dan luas. Lantas, uang dari mana?" kata Ketua PPATK M Yusuf seusai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi dan Hari HAM Sedunia di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12/2013).

Yusuf belum mau berbicara banyak mengenai riset itu lantaran masih didalami. Hanya, kata dia, kondisi itu ditemukan juga menjelang Pemilu 2004 dan 2009.

Yusuf mengatakan, masyarakat harus cerdas menyikapi politik uang selama kampanye hingga pemungutan suara nanti. Ia menyarankan masyarakat mengambil pemberian uang itu, tetapi kemudian melaporkan ke penegak hukum.

Harapan lain, tambah Yusuf, pemerintah segera menggeluarkan regulasi pembatasan transaksi tunai. Pasalnya, pihaknya sulit mendeteksi transaksi tunai.

"Saya juga berharap para parpol itu mencari kader-kader yang baik, punya integritas, profesional, dan berpikir untuk bangsa dan negara, tidak untuk pribadi," kata Yusuf.

Seperti diberitakan, politik uang kerap terjadi setiap pemilu. Politik uang diyakini akan semakin masif mendekati Pemilu 2014 lantaran sistem pemilu dengan proporsional terbuka. Kandidat diyakini bakal jor-joran menggelontorkan dana untuk mendapat suara terbanyak.