Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Hakim MK Mengaku Ditanya soal Sengketa Pilkada Lebak

Kompas.com - 06/12/2013, 19:24 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Anwar Usman mengaku diajukan sejumlah pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk soal sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten, yang pernah bergulir di MK. Anwar diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak dan Gunung Mas yang menjerat mantan Ketua MK, Akil Mochtar, Jumat (6/12/2013).

“Khusus masalah Lebak saja, prosesnya saja, mulai dari pendaftaran, persidangan, sampai proses pengambilan keputusan,” kata Anwar di Gedung KPK, Jakarta seusai pemeriksaan.

Menurut Anwar, tidak ada yang janggal dalam pengambilan keputusan sengketa yang hasilnya memerintahkan pemungutan suara ulang pilkada Lebak tersebut. Dia mengaku, tidak ada upaya Akil untuk memengaruhi hakim MK lainnya dalam memutus perkara ini. Adapun Anwar menangani perkara pilkada Lebak bersama dengan Akil dan Maria Farida. KPK telah dua kali memeriksa Farida sebagai saksi dalam kasus ini.

“Memang prosesnya ya sesuai dengan hukum acara,” ucap Anwar. Selebihnya, Anwar meminta masyarakat bersama-sama mengikuti proses hukum di KPK.

Terkait penyidikan kasus ini, KPK juga memanggil Ketua MK Hamdan Zoelva untuk diperiksa sebagai saksi. Namun Hamdan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK hari ini. KPK menetapkan Akil sebagai tersangka dalam tiga kasus, yakni dugaan penerimaan suap sengketa pilkada Lebak dan Gunung Mas, dugaan penerimaan gratifikasi, dan dugaan pencucian uang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com