Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Gaet Rhoma Jadi Capres, PKB Mau Bergurau?"

Kompas.com - 03/12/2013, 17:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik CSIS, J Kristiadi, menganggap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah bergurau saat membawa Rhoma Irama sebagai salah satu bakal calon presiden untuk diusung di 2014. Menurut Kristiadi, politik bukan dunia Rhoma Irama.

Ia menyampaikan, PKB telah sangat tepat mengundang tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD masuk sebagai bakal calon presiden yang ditawarkan kepada publik. Kedua tokoh itu dianggapnya mumpuni dan memiliki kemampuan lebih baik di dunia politik ketimbang Rhoma Irama.

"Bukan karena Rhoma tidak hebat, dia hebat dalam bidangnya. Tapi, kalau dalam politik itu pasti bukan dunia beliau. Saya sendiri bertanya PKB ini mau bergurau?" Kata Kristiadi, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2013).

Kristiadi menuturkan, Jusuf Kalla dan Mahfud MD telah sangat populer karena memiliki rekam jejak yang jelas pada bidangnya masing-masing. Sementara Rhoma belum cukup merasakan banyak asam garam dunia politik karena profesinya lebih banyak sebagai penyanyi dangdut.

"Sebenarnya, tiga tokoh yang sama-sama hebat, tapi yang dua sudah kita tahu kehebatannya di bidang politik, yang satu hebat di bidang menyanyi," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Rhoma adalah pedangdut yang telah menyatakan diri sebagai calon presiden dari PKB. Rhoma sering kali mengatakan bahwa pendeklarasiannya sebagai calon presiden telah sah meski masih ada bantahan dari internal PKB.

Sementara itu, Mahfud MD adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hanya akan maju sebagai calon presiden dari PKB. Mahfud menganggap PKB sebagai rumah besarnya, dan itu salah satu alasannya menolak ikut menjadi kandidat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Terakhir adalah Jusuf Kalla, tokoh senior Partai Golkar ini mendapat dukungan dari mayoritas pengurus DPW PKB. Meski begitu, Jusuf Kalla belum memberi keputusan partai mana yang akan dijadikannya sebagai kendaraan pada tahun depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com