Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Akademisi, Surya Paloh Sindir SBY

Kompas.com - 28/11/2013, 12:47 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyindir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Menurut Paloh, hal itu mencoreng nilai negarawan yang melekat pada seorang kepala negara.

"Itu mempersempit, sayang, ada yang hilang sisi keteladanannya," kata Paloh saat seminar politik di kampus FKUI, Salemba, Jakarta, Kamis (28/11/2013). Seminar itu dihadiri para akademisi, mulai dari mahasiswa hingga guru besar, serta kalangan umum.

Paloh mengatakan, apa pun alasannya, Presiden SBY seharusnya tidak merangkap jabatan. Meski tak ada peraturan yang dilanggar, secara etika jelas bahwa rangkap jabatan itu dianggapnya tidak etis dan bisa mengganggu kinerja sebagai kepala negara.

Sejatinya, kata Paloh, seorang pemimpin negara harus memiliki visi dan telah menyelesaikan semua urusan pribadinya, keluarga, bisnis, atau partai.

"Kalau belum selesai, maka negara kita akan dirugikan sekali. Keteladanan itu memerlukan pengorbanan, dan pemimpin yang berani berkorban saya pikir akan menjadi teladan," pungkasnya.

Seperti diberitakan, Presiden SBY merangkap jabatan sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat setelah Anas Urbaningrum menyatakan berhenti pascamenjadi tersangka kasus dugaan menerima gratifikasi dalam proyek Hambalang. SBY lalu menunjuk Syarief Hasan sebagai Ketua Harian untuk menjalankan tugas Ketum sehari-hari.

Pihak Istana ataupun Partai Demokrat berkali-kali menyampaikan bahwa rangkap jabatan SBY tidak akan mengganggu kinerja sebagai Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com