Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta: Pemira PKS Beda dengan Konvensi Demokrat

Kompas.com - 27/11/2013, 18:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menegaskan, Pemilihan Rakyat (Pemira) PKS, yang bertujuan untuk melakukan penjaringan terhadap calon presiden PKS, berbeda dengan Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Oleh karena itu, Anis enggan berkomentar ketika ditanya apakah Pemira ini mampu menyaingi Konvensi Demokrat.

"Kita tidak bisa melihat dan membandingkannya begitu. Pemira ini sistem yang berbeda dengan konvensi," kata Anis saat ditemui di sela-sela acara Kompas 100 CEO forum di Jakarta, Rabu (27/11/2013).

Anis menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar antara Pemira PKS dan Konvensi Demokrat. Peserta Pemira, menurutnya, tidak akan melakukan pertarungan internal seperti yang dilakukan Konvensi Demokrat. Peserta Pemira akan langsung dipilih tanpa harus unjuk gigi terlebih dahulu.

"Pemira ini biasanya dipakai untuk memilih anggota majelis syuro, tapi baru kali ini dipakai capres," lanjut Anis.

Setelah salah satu kandidat terpilih untuk menjadi capres PKS, barulah mereka menggelar pertarungan dengan kandidat capres dari partai lainnya. Anis mengklaim cara ini dapat lebih efisien jika dibandingkan konvensi yang dilakukan demokrat.

"Kalau konvensi buat orang bertarung di dua medan. Satu di dalam dan satu di luar. Dalam pandangan kami, ini cukup meningkatkan ongkos politik kita. Kita di sini berhemat," ujarnya.

Karena tak ada pertarungan internal, kandidat yang dicalonkan juga tentunya berasal dari kader internal partai sendiri. Menurutnya, ada sekitar 20 petinggi partai yang akan ikut dalam Pemira. Anis yang juga masuk dalam daftar itu enggan berkomentar ketika ditanya peluangnya untuk terpilih.

Proses penjaringan presiden melalui Pemira ini diumumkan PKS 21 November lalu. Pemira akan diikuti oleh kader-kader internal yang diusung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) kepada Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK) yang mendapat mandat menyelenggarakan Pemira.

Usulan nama itu kemudian akan dipilih oleh sekitar 1 juta kader PKS dalam proses Pemira tanggal 29-30 November 2013. Dari hasil Pemira ini, akan ada 3-5 nama yang diajukan ke Majelis Syuro PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Dewas KPK Akan Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Pekan Depan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com