Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Parpol Berbasis Agama Jarang Gelar Program Sosial

Kompas.com - 24/11/2013, 14:54 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik berbasis agama dinilai jarang menyelenggarakan program sosial dibandingkan parpol berideologi nasional. Hal itu merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Penelitian Psikologi Universitas Indonesia (LPPsi-UI), Indonesia NGO Forum for Indonesia Development (INFID), Perkumpulan Prakarsa dan Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D).

"Partai berbasis agama agak rendah kuantitas program sosialnya. Mayoritas partai tidak melakukan program mensejahterakan rakyat," kata peneliti LPPsi-UI Bagus Takwin saat memaparkan hasil survei di Kantor INFID, Jakarta Selatan, Minggu (24/11/2013).

Bagus mengatakan, dari sembilan parpol yang kini berada di parlemen, Partai Keadilan dan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa dinilai responden agak tidak peduli terhadap program sosial.

"Parpol lainnya hanya pada tataran agak peduli," katanya.

Ia menambahkan, meski bukan ranah utamanya, kebanyakan parpol yang mendapat bangku di DPR tidak menyelenggarakan program sosial. Program yang dimaksud adalah program pangan, pendidikan dan kesehatan.

Ia menjabarkan, hanya 17,7 persen dari 2.442 responden yang menyatakan PKB melakukan program sosial bagi masyarakat. Urutan dua terendah diduduki PPP dengan angka 19,9 persen.

Menduduki peringkat lebih tinggi, yakni PAN. Partai berlambang matahari itu dinilai oleh 21,4 persen responden menyelenggarakan program sosial. Adapun, PKS mendapat 26,5 persen suara.

Partai nasional yang juga mendapat nilai rendah adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai besutan Wiranto itu hanya dinilai oleh 20,7 persen responden pernah melakukan program sosial.

Adapun Partai Golkar dianggap sebagai parpol yang paling banyak melakukan program sosial. Sebanyak 34,7 persen responden menilai hal itu. Survei tersebut dilakukan pada September hingga November 2013 dengan tingkat kesalahan penelitian sebesar 1,98 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com