Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Punya Teknologi Canggih, Indonesia Dinilai Tetap Jadi Korban Penyadapan

Kompas.com - 20/11/2013, 16:00 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat intelijen Suripto menilai Indonesia akan sulit menangkal penyadapan dari negara lain, seperti Amerika Serikat dan Australia. Sebab, teknologi Indonesia masih kalah canggih dengan negara tersebut.

"Kalau kita punya teknologi yang lebih canggih dari Amerika, tentu saja kita bisa melakukan counter. Tapi kalau kita enggak punya IT yang canggih, maka tetap saja kita menjadi korban dari penyadapan," kata Suripto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Selain masalah peralatan, menurutnya, Indonesia juga masih kurang dari sisi sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus tetap waspada dan beranggapan bahwa ponselnya disadap.

"Di samping peralatan juga pengetahuan, artinya SDM. Pertama, semua penyadapan bisa canggih itu karena penyadapan menggunakan satelit dan sekarang satelit itu punya siapa? Mesti ke Amerika. Kalau ke Amerika tentu saja memberikan informasi dan mereka bisa menyadapnya," kata dia.

Secara terpisah, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berpendapat, teknologi canggih belum tentu lebih baik dibanding teknologi kuno. Seperti komunikasi di lingkungan Kemenhan, kata dia, masih menggunakan alat komunikasi kuno yang diklaimnya tidak bisa disadap.
 
"Di kementerian kami, kami menggunakan pertahanan berlapis. Pertama itu, kita encrypt. Kedua, kami tidak menggunakan jalur internet, jadi tidak pakai jalur provider, tapi jalur intranet yang sistemnya buka tutup. Misalnya, kami mau komunikasi dengan Mabes TNI, kami buka sistem kami, setelah itu ditutup," katanya.
 
"Kita jangan pernah berpikir teknologi modern itu segalanya. Saya beri gambaran, orang itu kalau kirim sandi dengan morse tidak akan pernah ditangkap oleh teknologi tinggi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang punya teknologi tinggi is everything," tambah Purnomo.

Adapun menurut Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, pejabat pemerintah tetap harus berpikir bahwa komunikasinya selalu disadap. Dengan demikian, materi pembicaraan akan dibatasi, terutama terkait pembicaraan penting.

"Kita harus selalu beranggapan kita ada yang sadap sehingga kita batasi pembicaraan dari saluran telepon terbuka itu. Mungkin saja telepon bisa disadap, tapi substansinya dari pembicaraan kita, isi bicara kita belum tentu dia bisa mengerti. Bisa dengan sandi-sandi. Dia boleh menyadap, tapi dia belum tentu bisa membuka apa yang kita bicarakan," kata Marciano.

Seperti diberitakan, hubungan Indonesia dan Australia kembali memanas setelah media Australia dan Inggris memuat dokumen rahasia yang dibocorkan mantan pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional AS (NSA), Edward Snowden. Dalam dokumen itu terungkap bahwa dinas intelijen Australia, DSD, telah menyadap telepon seluler para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden dan Ny Ani Yudhoyono, pada Agustus 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com