Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas: Ada Jabatan Eksklusif di Tubuh Polri

Kompas.com - 19/11/2013, 15:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengatakan bahwa ada jabatan-jabatan eksklusif di tubuh Polri. Jabatan eksklusif itulah yang pada akhirnya membuat praktik setoran yang dilakukan oleh bawahan kepada atasannya menjamur.

Anggota Kompolnas, Hamidah Abdurrahman, mengatakan, jabatan eksklusif di tubuh Polri yang dimaksudnya adalah jabatan sebagai pimpinan pada Satuan Lalu Lintas Polri maupun Satuan Reserse Kriminal Polri. Kedua satuan itu kerap dianggap sebagai batu loncatan oleh anggota kepolisian agar dapat memperoleh karier cemerlang di Polri.

"Jabatan-jabatan tersebut tidak diperoleh dengan mudah sehingga terjadi persaingan tidak sehat," kata Hamidah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Selasa (19/11/3013).

Selain itu, biasanya praktik setoran ilegal itu dilakukan karena anggota ingin mempercepat kariernya dengan naik atau pindah ke satuan kerja lain. Ia menambahkan, umumnya uang hasil setoran itu digunakan untuk membiayai keperluan atasannya baik kebutuhan operasional maupun pribadi.

Sementara itu, anggota Kompolnas yang lain, M Nasser, mengungkapkan, bukan perkara mudah untuk membongkar praktik setoran tersebut. Pasalnya, meski banyak laporan masyarakat terkait hal tersebut, tetapi bukti yang ada minim.

"Kabar itu sudah kami dengar, tapi sampai sekarang masih belum ada bukti-bukti yang mendukung. Tolong kasih kami bukti," ujarnya.

Ia menambahkan, Kompolnas telah terjun ke lapangan untuk mengecek langsung kebenaran informasi yang diperoleh atas praktik suap tersebut. Namun, hasil investigasi yang diperoleh tak sesuai dengan informasi yang didapat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie membantah jika ada jabatan-jabatan tertentu di Polri yang diistimewakan. Ia pun membantah adanya praktik suap yang diberikan bawahan kepada atasan agar mereka bisa menduduki jabatan tertentu atau pindah pada satuan kerja yang diinginkan.

"Saya hampir 30 tahun di Reserse belum pernah saat saya menjabat harus menyerahkan uang. Itu mungkin kasuistis tergantung kepada yang bersangkutan sendiri," kata Ronny saat ditemui di sela-sela kegiatan "Silaturahmi Kapolri dengan Insan Pers" di Mabes Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com