Bantu Polri dalam Kasus Ditjen Bea dan Cukai, PPATK Terjunkan 3 Analis

"Sudah ditugaskan tim analisis dari PPATK untuk membantu akselerasi proses analisis transaksi keuangan dalam penyidikan ini," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto di Bareskrim Polri, Senin (18/11/2013).

Arief mengatakan, PPATK menerjunkan tiga orang analisnya untuk membantu proses penyidikan. Oleh karena itu, akan diperoleh data hasil penyidikan yang lebih komprehensif untuk dapat membantu pengungkapan kasus ini.

Adapun Bareskrim telah menerima surat penugasan ketiga analisis tersebut dari Kepala PPATK M Yusuf sejak Jumat (15/11/2013). Nantinya, Arief menambahkan, para ahli analisis tersebut tidak hanya diterjunkan dalam proses penyidikan, tetapi juga akan memberikan kesaksian pada saat kasus ini disidangkan di pengadilan.

"Kita pasti meminta penjelasan PPATK untuk menganalisis transaksi dan meminta PPATK sebagai ahli di dalam persidangan nanti," ujarnya.

Seperti diberitakan, dugaan suap dalam kasus ini diberikan dalam rupa polis asuransi berjangka senilai Rp 11,4 miliar. Suap tersebut diduga diterima Heru dari Yusran Arief, pengusaha ekspor impor, selama kurun 2005-2007, saat Heru menjabat sebagai Kepala Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok di Jakarta Utara. Jabatan Heru saat sebelum dinonaktifkan adalah sebagai Kasubdit Ekspor dan Impor Ditjen Bea dan Cukai.

Yusran diduga menyuap Heru sebagai upaya menghindarkan perusahaannya dari audit pajak. Heru dan Yusran telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini dengan sangkaan Pasal 3 dan 6 UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Heru dan Yusran juga dikenakan sangkaan Pasal 3 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Mereka dikenakan pula sangkaan Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.