Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apindo: Minim Pengalaman dan Pendidikan, Jangan Tuntut Upah Tinggi

Kompas.com - 02/11/2013, 12:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, buruh seharusnya tidak menuntut upah minimum provinsi (UMP) dengan angka yang tinggi. Hal ini terlebih lagi bagi buruh yang masih minim pengalaman kerja dan rendah tingkat pendidikan.

"UMP itu beda dengan upah biasa, namanya minimum, jadi bukan untuk kawin, beli rumah, beli mobil, apalagi kalau mereka baru masuk kerja dan kurang berpendidikan," kata Anton seusai diskusi di Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Menurut Anton, UMP merupakan pengupahan berdasarkan survei di suatu daerah. Oleh karena itu, UMP seharusnya tidak dapat dinego. Saat buruh baru masuk ke dalam dunia kerja, maka dia harus menerima upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika sudah beberapa tahun bekerja dan memiliki kinerja yang baik, dia mengatakan, maka buruh berhak menuntut kenaikan upah di atas UMP.

"Jadi, apa ia kalau baru masuk kerja mau langsung beli rumah, beli mobil? Kan enggak," kata Anton.

Anton menambahkan, penuntutan upah minimum yang tinggi oleh buruh, selain tidak rasional, juga dapat berdampak pada ketidakstabilan ekonomi. Perusahaan nantinya akan membatasi jumlah pekerja mereka. Bukan tidak mungkin perusahaan akan hengkang karena tidak sanggup membayar UMP yang tinggi. Dampaknya, mencari lapangan kerja akan semakin sulit.

Seperti diberitakan, penetapan UMP selalu menjadi masalah setiap tahun. Para buruh di berbagai daerah menuntut kenaikan UMP dengan turun ke jalan dan mogok kerja. Tak jarang hal itu berakhir dengan bentrokan. Di Jakarta, UMP 2014 ditetapkan sebesar Rp 2,4 juta dari tuntutan buruh yang mencapai Rp 3,7 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com