KPU: Jangan Gegabah Sebut Ada Politis di DPT

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik berharap semua pihak tak berspekulasi terkait silang-sengkarut penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2014. KPU berkomitmen terus membenahi permasalahan penetapan DPT.

"Kalau mau analisis dengan analisa yang memahami kondisi masyarakat, memahami kependudukan kita. Tidak tunggal dengan analisis politik, kata Husni saat diskusi "Mencari Solusi Kisruh DPT" di Kantor PBNU di Jakarta," Kamis (31/10/2013).

Husni mengatakan, banyak masalah saat proses pemutahiran Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Misalnya, ada pemilih dengan nama Pocong. Bagi warga di Jawa, kata dia, mungkin beranggapan tidak mungkin ada orang yang bernama Pocong. Nyatanya, memang ada setelah dilakukan pengecekan.

Masalah lain, kata dia, adanya identitas yang sama. Ia memberi contoh nama I Wayan bisa mencapai ribuan di Bali. Bukan tidak mungkin nama dan tanggal lahirnya sama.

Selain itu, tambah dia, ada temuan dua orang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sama. Ada pula orang yang memiliki nama kecil yang berbeda. Tak hanya itu, Banyak pula warga yang tidak tahu tanggal lahirnya.

"Pernah di Sumatera Barat ada nama sama, tanggal lahir sama, alamat sama lalu dianggap invalid. Ketika diinvestigasi, ternyata orangnya ada (dua). Kalau hal itu dipandang sebagai upaya politis, terlalu gegabah. Jadi kita tidak bisa langsung katakan data itu invalid atau bermasalah," kata Husni.

Husni menambahkan, pihaknya meminta masalah DPT tidak dibesar-besarkan. Ia khawatir melebarkan masalah DPT tanpa memperbaiki malah akan memperlebar jarak antara pemilih dengan penyelenggara pemilu.

"Nanti dikatakan belum apa-apa sudah masalah. Kalau sudah bermasalah ngapain kita ikut (pemilu). Sikap itu malah menambah masalah," pungkas Husni.