Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Dicap Partai Korup, SBY Tak Terima

Kompas.com - 26/10/2013, 12:56 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyinggung serangan dari berbagai pihak yang diarahkan kepada partainya terkait kasus korupsi. SBY tidak terima partainya disebut partai korup.

Hal itu disinggung SBY ketika membuka acara Temu Kader dan Perayaan HUT Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2013).

Awalnya, SBY mengatakan bahwa Demokrat tetap ingin bebas korupsi. Karena itu, lanjutnya, Demokrat menindak dan membersihkan semua kadernya yang terlibat korupsi. Menurutnya, Demokrat mendukung penuh pemberantasan korupsi oleh seluruh lembaga penegak hukum.

"Meskipun pahit, meskipun sedih, Demokrat tidak melindungi kadernya yang melakukan kejahatan dan tindak pidana korupsi. Demokrat manakala ada kader yang salah tidak mau menuding ke sana kemari, katakan itu pesanan politik, katakan konspirasi, salahkan penegak hukum, dan sebagainya. Tidak pernah," kata SBY.

Namun, tambah SBY, akibat langkah tersebut Demokrat malah dianggap partai korup.

"Camkan baik-baik. Yang berbenah diri, membantu penegak hukum malah dianggap partai salah, yang jelek, yang korup. Selama 2,5 tahun partai kita diserang dan dihabisi lawan politik dan sejumlah media massa," kata SBY.

"Pertanyaan saya tolong dijawab dengan jujur. Benarkah hanya Demokrat yang kadernya melakukan korupsi? Apakah pihak-pihak lain semuanya bersih dan tidak ada yang korupsi? Mengapa jika kader Demokrat yang salah lalu habisinya tidak kepalang, sementara yang lain aman-aman saja," tanya SBY. Untuk setiap pertanyaan SBY, kader berseru, "Tidak."

Presiden RI itu menambahkan,

"Adilkah cara-cara seperti itu? Apakah sikap dan cara tebang pilih, tidak adil itu baik untuk pemberantasan korupsi ke depan? Apakah pihak-pihak yang menutupi dan lindungi kadernya yang melakukan korupsi juga baik? Mengapa justru Demokrat yang berani ambil risiko malah dianggap partai yang korup?" kata SBY.

Pernyataan SBY itu langsung direspons jajaran pengurus Demokrat dari seluruh Indonesia yang disebut berjumlah sekitar 10.000 orang. Mereka berteriak-teriak hingga suasana ruang pertemuan menjadi riuh. Beberapa kali SBY mesti menenangkan mereka sebelum melanjutkan pernyataan.

Seperti diketahui, Demokrat diserang berbagai pihak setelah para elite partainya terjerat kasus korupsi. Terakhir, Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ketika itu, Anas menjabat Ketum Demokrat.

Rentetan kasus yang menjerat kader Demokrat membuat elektabilitas Demokrat merosot. Hasil survei berbagai lembaga survei menunjukkan elektabilitas Demokrat di bawah 10 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com