Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menjelang Penetapan Daftar Pemilih, Validitas Data Masih Saja Dipertanyakan

Kompas.com - 23/10/2013, 05:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sehari menjelang jadwal penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum, beberapa persoalan masih menjadi pertanyaan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satunya, perbedaan data antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu.

"Bawaslu mendapatkan lebih dari 11 juta data pemilih bermasalah," ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, dalam rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (22/10/2013) malam. Verifikasi yang dilakukan Bawaslu, kata dia, mendapatkan ada 171 juta pemilih, sementara KPU menyebutkan data pemilih per Senin (21/10/2013) memuat 186.127.400 pemilih.

"Angkanya tidak sinkron, kenapa bisa berbeda? Kita berbicara soal manusia yang bisa memilih," kecam Nurul. Dia khawatir permasalahan jumlah pemilih dalam DPT akan kembali terjadi pada Pemilu 2014.

Karenanya, Nurul meminta ada tenggat yang membatasi verifikasi oleh KPU dan Bawaslu sehingga hasil rekapitulasi DPT dapat segera ditetapkan. "Angka ini terus bergerak, tidak mengikat, kita mau berhenti di mana? Kematian terjadi tiap hari, angkanya menjadi tidak pasti," ujarnya.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto juga menanyakan validitas data pemilih KPU. Ia menyoroti jumlah pemilih berkelamin lelaki yang 200.000 lebih banyak daripada pemilih perempuan.

Yandri mengatakan, data tersebut terasa janggal karena dari waktu ke waktu pemilih perempuan terdata mencapai 51 persen total pemilih. "Ini ada fenomena apa? Karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki," ujarnya.

Dalam rapat itu, Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan, jumlah pemilih yang sudah masuk basis data KPU mencapai 186.127.400 orang. Mengenai jumlah pemilih lelaki yang lebih banyak daripada pemilih perempuan, Husni mengatakan saat ini penduduk lelaki di Indonesia memang lebih banyak.

Dua provinsi masih belum menyelesaikan data pemilih, yakni Papua dan Papua Barat. Rincian kekurangannya, satu kabupaten di Papua dan 11 kabupaten kota di Papua Barat. "Untuk sementara, data yang mereka (Papua Barat) kirimkan secara online adalah 714.830 pemilih," ujar dia. Bila tak ada perubahan, KPU akan menetapkan DPT pada Rabu (23/10/2013), sesuai jadwal tahapan Pemilu 2014.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com