Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencabutan RUU Pilpres dari Prolegnas Ditunda Lagi

Kompas.com - 22/10/2013, 15:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pencabutan RUU Pemilihan Presiden (Pilpres) dari program legislasi nasional (prolegnas) dalam forum rapat paripurna DPR, Selasa (22/10/2013) akhirnya ditunda. Penundaan dilakukan setelah puluhan anggota Dewan melakukan interupsi dalam rapat tersebut.

"Ini sudah banyak sekali tombol yang menyala untuk interupsi. Coba tolong berikan pandangan yang solutif soal ini," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang tampak kewalahan menghadapi banyaknya interupsi itu.

Interupsi kebanyakan dilontarkan oleh anggota Dewan dari Fraksi PPP, Fraksi Partai Hanura, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Gerindra. Keempat fraksi ini sejak awal meminta RUU Pilpres direvisi dan menentang keputusan Badan Legislasi DPR yang menghentikan pembahasan RUU tersebut. Mereka juga meminta agar forum rapat paripurna tidak menerima begitu saja keputusan Baleg untuk menarik RUU Pilpres dari daftar prolegnas.

Dengan ditariknya RUU Pilpres dari Prolegnas, maka RUU tersebut tidak akan bisa dibahas lagi dalam masa sidang ini. Sementara, kelompok partai yang mendukung agar RUU tersebut ditarik dari prolegnas meminta agar forum paripurna hanya mengesahkan apa yang disampaikan Baleg. Lantaran tak menemukan kata sepakat, Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno mengusulkan agar pembahasan ini dilakukan dalam forum Badan Musyawarah (Bamus) yang diisi pimpinan DPR, pimpinan Baleg, dan pimpinan fraksi. Setelah itu, baru dilanjutkan ke paripurna selanjutnya.

Sedangkan anggota Baleg dari Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain meminta pengambilan keputusan tentang penarikan RUU Pilpres dari prolegnas ditunda.

"Lebih baik ditunda saja langsung ke paripurna berikutnya karena sudah banyak anggota yang pulang," kata Malik.

Atas saran-saran itu, Priyo akhirnya menyepakati rapat paripurna kali ini tidak mengambil keputusan apa pun terkait RUU Pilpres.

"Keputusan RUU Pilpres ditarik atau tidak ditunda pada paripurna Kamis atau Jumat yang kemungkinan berujung pada voting," ungkap Priyo sambil mengetuk palu, tanda diambilnya keputusan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com