Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BAKN: Andi Mallarangeng Diduga Dapat Rp 45 Miliar dari Proyek Hambalang

Kompas.com - 22/10/2013, 09:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat telah menyelesaikan telaahnya terhadap audit investigasi proyek Hambalang tahap II yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa bulan lalu. Berdasarkan hasil telaah itu, disimpulkan adanya success fee yang diduga mengalir ke Menteri Pemuda dan Olahraga ketika itu, Andi Alfian Mallarangeng senilai 18 persen dari total kewajiban kontraktor PT Adhi Karya atau senilai Rp 45 miliar.

“Sebelum pelaksanaan proses pelelangan telah terjadi penggiringan proyek yang menjanjikan akan memberikan fee proyek sebesar 18 persen atau senilai Rp 45 miliar yang realisasinya belum terungkap sampai sekarang,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsyuddin, di Kompleks Parlemen, Senin (21/10/2013), membacakan kesimpulan telaah BAKN.

Dalam dokumen BAKN itu disebutkan, telah terjadi beberapa kali pertemuan untuk membicarakan perkembangan proyek Sentul yang akhirnya menjadi proyek P3SON Hambalang. Antara lain, pada pertemuan bulan Oktober 2009 sudah ada wacana agar setiap proyek di lingkungan Kemenpora memberikan kontribusi fee sebesar 15 persen untuk mendukung Andi Mallarangeng.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Proyek pembangunan kompleks olahraga terpadu Hambalang di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/5). Proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut menghadapi beberapa persoalan antara lain amblasnya tanah di area Power House III dan fondasi lapangan bulu tangkis seluas 1.000 meter persegi periode Desember 2011. Selain itu proyek ini kini tengah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perihal dugaan suap oleh anggota DPR.
Perkembangan selanjutnya, berdasarkan pertemuan antara perwakilan PT Adhi Karya yakni Teuku Bagus Muhammad Noor dan salah seorang berinisial MA serta perwakilan Kemenpora yakni Dedy Kusdinar dan seseorang berinisial LLI, disepakati fee menjadi sebesar 18 persen untuk proyek Hambalang yang akan dikerjakan PT Adhi Karya.

Teuku Bagus membawa masalah fee 18 persen tersebut pada pertemuan di Kantor PT Adhi Karya tanggal 28 Desember 2010 yang berlangsung di ruang kerja KRP dan dijelaskan secara detail bahwa kewajiban KSO untuk keperluan pemasaran sebesar Rp 39 miliar dan kewajiban lainnya di luar itu sebesar Rp 1 miliar, lalu ditambah untuk keperluan operasional lainnya sebesar Rp 4,98 miliar. Oleh karena itu, total kewajiban Adhi Karya kepada Menpora sebesar Rp 45 miliar.

Namun, menurut BAKN, realisasi pembayaran fee sebesar 18 persen dan biaya-biaya tersebut belum terungkap secara jelas dalam laporan BPK RI.

Bertemu orang nomor satu

Dalam audit BPK tahap II untuk proyek Hambalang ini juga disebutkan adanya success fee 18 persen ini. Andi Mallarangeng pun sudah pernah bertemu dengan Teuku Bagus. Namun, pertemuan itu terjadi sekitar bulan Oktober 2009, yang saat itu Andi sudah ditetapkan sebagai Menpora tetapi belum dilantik. Pada pertemuan itu, Andi menyampaikan Kemenpora ingin memiliki fasilitas olahraga seperti di Singapura, yakni sekolah dan tempat tinggal menjadi satu kompleks.

Pada pertemuan itu, Teuku Bagus menyampaikan minatnya berpartisipasi di proyek-proyek Kemenpora. Setelah pertemuan itu, Teuku Bagus pernah mengatakan kepada seseorang berinisial MAT, “Masak kalau proyek ini tidak dapat, toh kita sudah ketemu dengan orang nomor satunya”.

Setelah pertemuan ini, Teuku Bagus pun menindaklanjutinya dengan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pertemuan dengan pihak Kemenpora di Hotel Hyatt. Dalam pertemuan itu, pihak Kemenpora diwakili oleh Sekretaris Menpora, ketika itu Wafid Muharram, pejabat pembuat komitmen Dedy Kusdinar, Fn, dan AZA. Pertemuan itu lalu menyepakati adanya commitment fee sebesar 18 persen.

Adapun dalam perkara Hambalang ini, Andi Mallarangeng, Teuku Bagus, dan Dedy Kusdinar sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com