Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat Penggilan Dikirim ke Tiga Istrinya, Tri Dianto Tersinggung

Kompas.com - 18/10/2013, 09:35 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hari ini, Jumat (18/10/2013), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Tri Dianto, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Cilacap. Namun, Tri Dianto yang selama ini dikenal sebagai loyalis Anas Urbaningrum tak akan hadir karena tersinggung.

Tri Dianto mengaku tersinggung dengan cara KPK mengirim undangan pemeriksaan kepada dirinya yang dikirim ke tiga istrinya sekaligus (ralat - bukan undangan pemeriksaan kepada ketiga istrinya seperti diberitakan sebelumnya).

"Ini mengganggu privasi dan kenyamanan keluarga saya," kata Tri ketika dihubungi, Jumat (18/10/2013).

Dalam surat itu, KPK memanggil Tri Dianto untuk hadir hari ini diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi Hambalang.

"Saya mau datang memenuhi panggilan kalau KPK mau minta maaf soal surat panggilan itu," ujarnya.

Gara-gara surat panggilan dari KPK itu, kata Tri, keluarga istrinya dan semua mertua istrinya ribut serta berpikir negatif tentang dirinya.

"Mereka berpikir saya ikut korupsi atau mendapatkan Dana Hambalang," kata Tri.

Pada perkara korupsi Hambalang, selain menjerat pejabat pembuat komitmen proyek Hambalang, Deddy Kusdinar, KPK juga menjerat mantan Menpora Andi Mallarangeng dan Ketua Konsorsium proyek Teuku Bagus Mokhamad Noor.

Sementara terkait gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji, penyidik telah menjerat Anas Urbaningrum sebagai tersangka. (Hasanudin Aco)

Ralat:
Sebelumnya diberitakan KPK mengirimkan undangan pemeriksaan kepada ketiga istri Tri Dianto sekaligus. Seharusnya, undangan tersebut adalah pemeriksaan untuk Tri Dianto yang dikirimkan ke alamat tiga istri sekaligus. Demikian ralat dari redaksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com