Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada di DPRD, Orang seperti Jokowi Tak Akan Dipilih

Kompas.com - 16/10/2013, 20:22 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengembalian proses pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diyakini akan menghalangi orang-orang berkualitas untuk menjadi kepala daerah. Politik uang bakal terjadi di DPRD mulai dari pemilihan hingga akhir masa jabatan.

"Orang seperti Jokowi (Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo) enggak akan dipilih. Mereka (DPRD) jelas tidak akan senang," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Ray mengingatkan, proses pilkada langsung merupakan jawaban atas berbagai permasalahan pemilihan melalui legislatif selama Orde Baru. Selama 32 tahun itu, kata dia, kepala daerah di bawah kontrol DPRD. Rakyat tidak mengontrol lantaran merasa tidak memilihnya.

Jika pemilihan kembali ke DPRD, kata dia, maka orang yang ingin menjadi kepala daerah mesti menyerahkan uang kepada para pengambil keputusan di DPRD. Ketika terpilih, tambahnya, kepala daerah mesti juga menyetor agar kebijakannya bisa dijalankan.

"Kalau yang pilih DPRD, nanti yang pecat kepala daerah yah DPRD juga. Nanti kalau kepala daerah elektabilitasnya turun, enggak masalah. Yang penting di DPRD. Kalau sekarang kan enggak ada kepastian periode kedua dia terpilih kembali. Makanya dia harus bekerja terus," kata Ray.

Ray menambahkan, jika alasan pengembalian pemilihan kepada DPRD lantaran ongkos politik dengan pilkada langsung terlalu besar, maka masalah utamanya ada di parpol.

Kultur di parpol mengenai transparansi keuangan perlu diperbaiki sehingga mengurangi praktik korupsi.

"Jika alasan pemilukada langsung kerap mengakibatkan gangguan keamanan, Ray justru melihat semakin berkurang kerusuhan akibat tidak terimanya hasil pemilu. Dulu Gedung DPRD juga banyak mau dibakar karena hasilnya tidak sesuai dengan pilihan rakyat," pungkasnya.

Seperti diberitakan, DPR dan Pemerintah tengah membahas RUU Pilkada. Pemerintah ingin agar pemilukada dikembalikan ke DPRD. Adapun sikap parpol masih terbelah, yakni mendukung sikap pemerintah dan tetap dengan pemilu langsung. RUU Pilkada ditargetkan disahkan tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com