Pilkada di DPRD, Orang seperti Jokowi Tak Akan Dipilih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengembalian proses pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diyakini akan menghalangi orang-orang berkualitas untuk menjadi kepala daerah. Politik uang bakal terjadi di DPRD mulai dari pemilihan hingga akhir masa jabatan.

"Orang seperti Jokowi (Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo) enggak akan dipilih. Mereka (DPRD) jelas tidak akan senang," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti di Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Ray mengingatkan, proses pilkada langsung merupakan jawaban atas berbagai permasalahan pemilihan melalui legislatif selama Orde Baru. Selama 32 tahun itu, kata dia, kepala daerah di bawah kontrol DPRD. Rakyat tidak mengontrol lantaran merasa tidak memilihnya.

Jika pemilihan kembali ke DPRD, kata dia, maka orang yang ingin menjadi kepala daerah mesti menyerahkan uang kepada para pengambil keputusan di DPRD. Ketika terpilih, tambahnya, kepala daerah mesti juga menyetor agar kebijakannya bisa dijalankan.

"Kalau yang pilih DPRD, nanti yang pecat kepala daerah yah DPRD juga. Nanti kalau kepala daerah elektabilitasnya turun, enggak masalah. Yang penting di DPRD. Kalau sekarang kan enggak ada kepastian periode kedua dia terpilih kembali. Makanya dia harus bekerja terus," kata Ray.

Ray menambahkan, jika alasan pengembalian pemilihan kepada DPRD lantaran ongkos politik dengan pilkada langsung terlalu besar, maka masalah utamanya ada di parpol.

Kultur di parpol mengenai transparansi keuangan perlu diperbaiki sehingga mengurangi praktik korupsi.

"Jika alasan pemilukada langsung kerap mengakibatkan gangguan keamanan, Ray justru melihat semakin berkurang kerusuhan akibat tidak terimanya hasil pemilu. Dulu Gedung DPRD juga banyak mau dibakar karena hasilnya tidak sesuai dengan pilihan rakyat," pungkasnya.

Seperti diberitakan, DPR dan Pemerintah tengah membahas RUU Pilkada. Pemerintah ingin agar pemilukada dikembalikan ke DPRD. Adapun sikap parpol masih terbelah, yakni mendukung sikap pemerintah dan tetap dengan pemilu langsung. RUU Pilkada ditargetkan disahkan tahun ini.