Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Konstitusi Anwar Usman Klaim Tak Terima Suap

Kompas.com - 10/10/2013, 22:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Anwar Usman diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus dugaan suap yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar, Kamis (10/10/2013). Usai diperiksa, Anwar mengaku pemeriksaan kali ini berbeda dibandingkan pemeriksaan yang dilangsungkan terbuka dua malam sebelumnya.

Pemeriksaan kali ini, menurutnya, fokus pada hal-hal yang bersifat teknis. "Ditanya bagaimana tata cara persidangan. Bagaimana mengambil keputusan," kata Anwar usai diperiksa.

Selain itu, Anwar juga mengaku ditanya apakah Akil pernah mempengaruhinya dalam mengambil keputusan dalam sengketa di MK. Anwar pun mengaku tidak pernah merasa keputusannya dipengaruhi oleh Akil. Apalagi sampai ikut-ikutan terlibat menerima suap.

"Nauzubillahiminzalik, tidak pernah saya seperti itu," kata Anwar.

Ketika ditanya apakah Akil benar menerima suap, Anwar menolak untuk berkomentar. Menurut Anwar, ia tak berwenang untuk mengatakan Akil bersalah atau tidak. Anwar diperiksa sekitar 90 menit.

Selain Anwar, Majelis Kehormatan juga memeriksa hakim konstitusi Lainnya, Maria Farida Indriarti. Bersama Akil, mereka menangani dua perkara yang bersengketa, yakni Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Pilkada Lebak, Banten.

Selain itu, Majelis Kehormatan juga akan memeriksa staf panitera yang menangani dua sengketa tersebut.

Sebelumnya, Majelis Kehormatan juga telah melakukan pemeriksaan dua kali. Pihak yang diperiksa adalah pegawai MK dan orang-orang terdekat Akil. Majelis Kehormatan juga nantinya berencana untuk memeriksa Akil yang sekarang sudah berada di Rutan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangkan Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangkan Pilpres

Nasional
Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com