Presiden: KPU, Bawaslu, DKPP, MK, MA Harus Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar semua lembaga yang mengurusi pemilu, diantaranya Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menjalankan tugas secara profesional dan netral.

"Tidak boleh ada keberpihakan kepada siapapun yang berkompetisi, lurus," kata Presiden saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis ( 3/10/2013 ).

Dalam jumpa pers, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan menteri lainnya.

Hal itu dikatakan Presiden menyikapi penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akil diduga menerima suap terkait sengketa pemilukada di Kalimantan Tengah.

Presiden menambahkan, jika berbagai hal terkait pemilu dipermasalahkan lalu dibawa ke MK atau Mahkamah Agung, maka kedua lembaga itu juga harus bersikap profesional dan netral. Dengan demikian, kata dia, demokrasi akan lebih baik dan rakyat tidak dicederai.

"Kita juga akan memiliki kepastian bahwa yang salah ya salah, yang menang ya menang, dan yang kalah ya kalah. Dalam pemilu pasti ada pihak yang menang dan ada yang kalah. Demikian juga dalam pemilihan presiden dan wapres, mari kita tegakkan kehidupan demokrasi yang baik di negeri ini," kata Presiden.

Seperti diberitakan, Akil ditangkap di kediamannya di Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu ( 2/10/2013 ) malam. Bersama Akil, KPK juga mengamankan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa dan pengusana berinisial CN.

Selain itu, KPK menangkap dua orang lainnya, yakni Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah Hambit Bintih, dan pihak swasta DH di hotel di kawasan Jakarta Pusat.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang dollar Singapura. Jika dirupiahkan nilainya sekitar Rp 3 miliar. Diduga, suap tersebut terkait sengketa pilkada di Kalimantan.