Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Januari, Tahapan Pilpres Dimulai

Kompas.com - 26/09/2013, 13:52 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA,KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperhitungkan tahapan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 akan dimulai pada Januari 2014 mendatang. Pemungutan suara sudah pasti akan digelar pada Juli 2014 dan KPU tinggal menetapkan hari dan tanggalnya.

"Tahapan pilpres itu kami estimasi sekitar Juli. Yang harus tetapkan nanti dalam rapat pleno adalah memutuskan kapan hari-H. Setelah itu kami pukul mundur sekitar awal Januari akan dimulai tahapan," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (26/9/2013) di Jakarta.

Dia mengatakan, kalau merujuk pada pelaksanaan Pilpres 2009 lalu, pemungutan suara diadakan pada 9 Juli. Namun, ujar Ferry, pihaknya belum dapat memastikan kapan pencoblosan dilakukan.

"Tapi kan kita tidak tahu sekarang akan tanggal berapa," lanjut mantan Ketua KPU Jawa Barat itu.

Yang pasti, imbuhnya, tahapan pilpres dimulai sekitar dua bulan pasca rekapitulasi perolehan suara dan penetapan anggota legislatif. Ia mengungkapkan, jika mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, partai yang dapat mengusung pasangan capres dan cawapres hanya partai politik yang memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

"Pilpres itu tahapannya dua bulan setelah pileg (pemilihan anggota legislatif), karena syarat untuk pengajuan capres itu kan harus 20 persen perolehan suara/kursi yang ada di Senayan (DPR) dan itu memungkinkan koalisi besar," terang Ferry. Dia menjabarkan, tahapan pilpres di antaranya proses perencanaan, penyusunan regulasi, proses pendaftaran pasangan calon. "Kemudian proses kampanye termasuk debat di dalamnya, termasuk pelaksanaan pemungutan suara. Itu sekitar Juli awal," tuturnya. Pembahasan revisi UU Pilpres masih terjadi dalam rapat pleno terakhir Badan Legislasi DPR (Baleg DPR). Akibat perbedaan pandangan antarfraksi, pimpinan Baleg memutuskan untuk menunda rapat dan membuka lobi. Sebanyak empat fraksi bersikeras agar UU Pilpres diubah. Mereka adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura. Sementara itu, lima fraksi lainnya menilai UU Pilpres tak perlu diubah. Mereka adalah Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com