Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Empat Direktur TVRI Segera Dicopot

Kompas.com - 26/09/2013, 10:19 WIB
Anita Yossihara

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —  Empat direktur TVRI segera dicopot. Namun, rencana pencopotan itu disebutkan tidak terkait dengan penayangan acara deklarasi konvensi Partai Demokrat. Pencopotan itu murni soal penilaian kinerja dewan direksi.

Empat direktur TVRI yang menerima pemberitahuan rencana pemberhentian pada Senin (23/9) adalah Direktur Utama TVRI Farhat Syukri, Direktur
Teknik Erina Herawati CH Tobing, Direktur Program dan Berita Irwan Hendarmin, serta Direktur Pengembangan dan Usaha Erwin Aryanantha.

”Rencana pemberhentian keempat direksi itu tak terkait penayangan acara konvensi Partai Demokrat meski penayangan itu menjadi catatan tersendiri bagi dewan direksi,” kata Ketua Dewan Pengawas TVRI Elprisdat M Zen, Rabu, di Jakarta.

DIAN MAHARANI Sebelas peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat menyampaikan visi dan misinya di Hotel Grand Sahid Jaya, Minggu (15/9/2013).

Sebelumnya, TVRI mendapat teguran tertulis dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait dengan penayangan acara deklarasi konvensi Partai Demokrat pada Minggu (15/9) pukul 22.02-00.25. Selain teguran tertulis, KPI juga meminta TVRI membuat surat pernyataan untuk memberikan kesempatan sama kepada semua parpol peserta pemilu.

”Kami menyayangkan direksi menyiarkan acara konvensi itu tanpa pertimbangan yang cukup. Namun, penyiaran acara konvensi itu tidak masuk catatan penilaian kami karena penilaian kami sudah final,” tuturnya.

Menurut Elprisdat, keempat direktur yang telah diberi tahu itu punya waktu sebulan untuk membuat pembelaan tertulis sampai 23 Oktober mendatang. ”Namun, dua di antaranya, yakni Direktur Pengembangan dan Usaha serta Direktur Program dan Berita, telah membuat surat pengunduran diri,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik mengatakan, teguran KPI hendaknya dijadikan jalan untuk berbenah, bukan untuk saling menyalahkan. Pasalnya, penayangan acara Partai Demokrat itu merupakan kesalahan bersama pihak dewan pengawas dan direksi TVRI.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menambahkan, direksi yang melakukan kesalahan memang sudah seharusnya dievaluasi. Namun, bukan berarti semua direksi dievaluasi hanya karena kesalahan sebagian direksi.

Dia menilai, dewan pengawas sudah semena-mena memutuskan pencopotan empat direksi TVRI. Apalagi pemberhentian disebutkan didasarkan pada keputusan Komisi I. ”Kami akan memanggil dewan pengawas, ingin tahu apa alasan (pemberhentian direksi),” katanya. (K08/NTA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com