Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Soal Mobil Murah, Jokowi Tak Membangkang dari Pemerintah Pusat

Kompas.com - 25/09/2013, 11:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak membangkang dari kebijakan pemerintah pusat terkait mobil murah. Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, Jokowi hanya menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kebijakan itu.

"Ini soal rakyat. Aspirasinya berdasarkan kemauan publik yang disampaikan Jokowi, Ganjar, dan bahkan Ridwan Kamil," ujar Maruarar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2013).

Maruarar menampik tudingan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan yang menyebut Jokowi hanya melakukan pencitraan dengan menolak kebijakan mobil murah. Ramadhan juga mengatakan, Jokowi telah membangkang pemerintah dan mengkritik cara PDI Perjuangan mendidik para kadernya yang kini menjadi kepala daerah.

"Kalau PDI Perjuangan dikritik, penolakan dari kepala daerah ini kan disampaikan bukan hanya kader kami, tapi juga partai lain seperti Ridwan Kamil. Saya dengar daerah-daerah sudah sangat padat penduduknya, dan makin macet," kata Maruarar.

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, penolakan terhadap mobil murah ini sama sekali tidak terkait dengan kepentingan partai. "Kami yakin kepala daerah lain akan menyampaikan hal yang sama, kalau tidak nanti tidak akan dipercaya oleh rakyatnya," ungkapnya.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan.
Tudingan Demokrat

Sebelumnya, Ramadhan Pohan mengkritik penolakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terhadap kebijakan mobil murah. Ramadhan menilai Jokowi terlalu emosional menolak kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ia pun menuding penolakan Jokowi hanya untuk pencitraan.

“Masalah mobil murah di RI itu bisa ditentang kebijakan pusat! Bagaimana penjelasaanya pemerintah daerah menolak. Saya melihat Ahok lebih rasional soal ini dibandingkan Jokowi,” ujar Ramadhan di Kompleks Parlemen, Senin (23/9/2013).

Menurut Ramadhan, keberadaan mobil murah sudah cukup baik karena mobil-mobil tersebut ramah lingkungan. Sementara terkait dampak kemacetan yang timbul dari adanya mobil-mobil murah ini, Ramadhan menuturkan pemerintah provinsi tetap perlu menjalankan antisipasi regulasi menangani macet.

"Yang dilakukan Jokowi saya paham, beliau sedang berkampanye. Beliai itu sedang penciyraan. Itu silakan aja. Tapi ya mbok ada tempatnya. Kenapa Ahok itu lebih rasional?" ujar Ramadhan.

Selain Jokowi, Ramadhan juga mengaku tak habis pikir dengan penolakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jokowi dan Ganjar adalah kader PDI Perjuangan.

"Saya bingung bagaimana Bu Mega (ketua umum PDI Perjuangan) mengajari para kepala daerahnya. Saya bayangkan kalau Bu Mega jadi Presiden, terus kepala daerahnya beda-beda, ini kan enggak bener," kata Ramadhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com