Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/09/2013, 14:04 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Proses lelang jabatan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia rupanya diwarnai upaya penipuan. Sejumlah peserta seleksi calon Dirjen PAS dihubungi orang yang mengaku sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

"Beberapa peserta seleksi melaporkan adanya SMS dan telepon dari orang yang mengaku Wamenkum HAM Denny Indrayana," kata Humas Kemenkum HAM Goncang Rahardjo melalui siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (19/9/2013).

Menurut peserta, katanya, orang yang mengaku sebagai Denny tersebut pun menjanjikan akan mengajak peserta bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas.

"Sang penipu tersebut menelepon salah satu peserta dari nomor handphone 0816862494, dan menjanjikan akan mengantar peserta ke Cikeas untuk menghadap presiden," tutur Goncang.

Merasa ada kejanggalan, lanjutnya, para peserta pun melaporkan peristiwa ini kepada Panitia Seleksi Dirjenpas beserta alat bukti yang berupa rekaman pembicaraan dengan Wamenkum HAM gadungan tersebut.

"Karena kebetulan peserta sempat merekam percakapannya dengan Wamenkumham gadungan tersebut," sambung Goncang.

Sementara itu, Denny Indrayana, menurut Goncang, mengaku terkejut setelah diperdengarkan rekaman pembicaraan tersebut. Sepintas, suara dalam rekaman tersebut mirip dengan suara Denny. Atas peristiwa ini, menurut Goncang, Denny mengingatkan agar peserta seleksi Dirjenpas lebih berhati-hati. Pola penipuan semacam ini, menurutnya, sering terjadi.

“Dulu waktu saya Staf Khusus Presiden dan Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, nama saya juga sering dicatut penipu, yang pada ujungnya pasti meminta uang," kata Goncang mengutip Denny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com