Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKI Hadapi Vonis Mati, ke Mana SBY?

Kompas.com - 19/09/2013, 11:42 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya "Save Wilfrida, Save Indonesia" mengkritik Pemerintah Indonesia yang tak memberi perhatian serius terhadap nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tengah menunggu vonis mati di Malaysia, Wilfrida Soik.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sibuk memikirkan urusan partainya sehingga lupa memperjuangkan nasib TKI di luar negeri. Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, hingga 29 Agustus 2013, ada 185 warga negara Indonesia di Malaysia terancam hukuman mati. Dari jumlah tersebut, mayoritasnya adalah TKI.

"Satu di antara mereka adalah Wilfrida Soik. Gadis belia ini sedang menunggu vonis hukuman gantung di Malaysia," kata Rieke, dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Kamis (19/9/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, Wilfrida adalah korban perdagangan manusia yang direkrut secara ilegal dengan modus pemalsuan dokumen dan usia, yang masih di bawah umur. Wilfrida menjadi TKI di Malaysia saat Indonesia dalam posisi moratorium, atau tak dapat mengirim pekerja rumah tangga dari Indonesia ke Malaysia.

Di Malaysia, kata Rieke, Wilfrida dipekerjakan sebagai pengasuh lanjut usia. Oleh majikannya, Wilfrida sering menerima perlakuan kasar dan tindak kekerasan. Ia kini menghadapi vonis gantung atas tuduhan membunuh sang majikan.

"Berbagai upaya sudah dilakukan oleh kawan-kawan yang peduli dengan TKI. Namun, kami sadari tugas melindungi dengan segala fasilitasnya ada di tangan pemerintah sesuai dengan amanat Pembukaan dan UUD 1945," ujar Rieke.

Pada Kamis (19/9/2013) siang ini, "Save Wilfrida, Save Indonesia" akan menyerahkan petisi dukungan untuk pembebasan Wilfrida kepada Ketua DPR Marzuki Alie. Petisi tersebut telah menghimpun dukungan dari masyarakat dalam dan luar negeri.

"Saya, DPR, ambil bagian dalam perjuangan kasus ini agar perlindungan dan pendampingan hukum Wilfrida lebih dioptimalkan. Perlu lebih banyak suara agar pemerintah bergegas selamatkan rakyatnya. Atau barangkali bagi SBY Konvensi Capres lebih berarti," kata Rieke.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com