Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika PDI-P Tak Usung Jokowi, Peluang untuk Partai Lain

Kompas.com - 14/09/2013, 22:37 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menyadari tingginya elektabilitas kader Partai Demokrasi (PDI) Perjuangan, yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dalam sejumlah survei calon presiden (capres) Pemilu 2014. Bambang pun mengingatkan PDI Perjuangan. Jika PDI Perjuangan enggan mengusung Jokowi sebagai capres, menurutnya, menjadi peluang bagi partai lain untuk memenangi Pemilihan Presiden 2014.

“Kalau PDI Perjuangan tidak mengusung Jokowi, baik sebagai capres atau cawapres (calon wakil presiden) maka peluang untuk partai lain,” kata Bambang, dalam diskusi “Memilih Capres Secara Rasional” di Jakarta, Sabtu (14/9/2013).

Menurutnya, dalam pesta demokrasi 2014, Jokowi merupakan tokoh yang menjadi rebutan banyak partai. Akan tetapi, katanya, elektabilitas Jokowi sangat tergantung pada keberhasilannya menyelesaikan permasalahan di Ibu Kota. Bambang menambahkan, tidak tertutup kemungkinan, ada peristiwa yang akan menjegal Jokowi.

“Bukan tidak mungkin ada pukulan terhadap Jokowi. Apa yang terjadi, jika pedagang di Tanah Abang memberontak,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik dari Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens mengatakan, keberhasilan Jokowi dalam memimpin Jakarta memang belum terbukti pada 2014 nanti. Namun, kata dia, Jokowi memiliki potensi besar sebagai pemimpin. Potensi itu, menurut Boni, adalah hal yang paling diinginkan publik dari presiden, yaitu kesederhanaan, pro rakyat dan kemauan bekerja.

“Yang bisa kita lihat dari Jokowi adalah potensi. Kesederhaaan, kerja keras, pro rakyat. Itu potensi besar yang akan terus berkembang dan membesar. Dia jadi antitesis dari realitas,” papar Boni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com