Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/09/2013, 14:56 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) harus memanfaatkan pesona salah satu kadernya, Joko Widodo alias Jokowi, yang tengah bersinar. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan, keputusan mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014 akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap PDI-P yang memasang target meraih 27 persen suara dalam pemilihan legislatif.

Menurut Hamdi, waktu paling tepat bagi PDI-P untuk mengusung Jokowi adalah sebelum bergulirnya pemilihan legislatif, 9 April 2014.

"Harusnya PDI Perjuangan memanfaatkan ini. Artinya, menempelkan citra ke Jokowi, ini realita, magnet Jokowi bisa dimanfaatkan untuk mendorong orang memilih PDI Perjuangan, dan itu sah-sah saja dalam teori pilitik," kata Hamdi, dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG), di Jakarta, Kamis (12/9/2013).

Ia memprediksi, pendeklarasian Jokowi sebagai capres yang diusung PDI-P akan menggiring pilihan publik ke partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. 

"PDI Perjuangan akan kehilangan momentum jika mengumumkan capres seusai pemilihan legislatif," ujarnya.

PDI-P tunggu momentum

Sementara itu, PDI-P masih menunggu momentum dan mencermati dinamika politik hingga menjelang Pemilu 2014. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI-P, pekan lalu, ditekankan bahwa PDI-P fokus pada pemilu legislatif untuk mencapai target 27 persen suara nasional. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, target ini sesuai dengan UU Pemilihan Presiden yang mensyaratkan 20 persen suara bagi partai yang ingin mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Penetapan target ini berdasarkan kalkulasi yang matang dan variabel penting," katanya.

Terkait capres, itu diserahkan sepenuhnya kepada Megawati selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Nama Jokowi masuk dalam bursa capres yang diusulkan sejumlah pengurus daerah PDI Perjuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com