Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partisipasi Dino Patti Djalal di Konvensi Terganjal?

Kompas.com - 11/09/2013, 18:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Keikutsertaan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat mengundang protes dari sejumlah anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat. Kementerian Luar Negeri pun akan menelusuri apakah Dino, yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS), diperkenankan mengikuti kegiatan politik.

"Dia ini kan dubes, lalu ikut konvensi, padahal masih jadi PNS. Apa boleh begitu? Berarti kami nanti bisa dong rekrut buat PDI-P," sindir anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri di Kompleks Parlemen, Rabu (11/9/2013).

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, langsung menyahut. "Baguslah ada yang bertanya. Ini sebenarnya pertanyaan kami semua. Apa bisa dubes begitu?" tutur Tantowi.

Menjawab protes ini, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan, pihaknya akan mengkaji aturan tentang kepegawaian dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Kami dari Kemenlu meminta pandangan dari menteri terkait seperti Menpan, bagaimana peraturan yang berlaku. Kemenlu maupun Pak Dino sendiri akan pastikan segala sesuatunya sesuai peraturan dan perundangan berlaku," katanya.

Seperti diberitakan, Komite Konvensi Capres Partai Demokrat telah menetapkan 11 peserta. Di antaranya adalah Dino Patti Djalal. Saat mengikuti sesi prakonvensi pada Agustus lalu, Dino menyatakan akan berkonsultasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait keikutsertaannya di Konvensi Demokrat.

"Mengenai jabatan, tentu ada peraturannya. Ini sedang kami konsultasikan dengan Kemenlu. Apa pun petunjuk dari Kemenlu dan Kemenpan tentang apa yang harus saya lakukan, akan saya lakukan," imbuh Dino.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com