Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/09/2013, 11:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia pengarah rapat kerja nasional (rakernas) PDI Perjuangan telah merumuskan sejumlah kriteria calon presiden yang akan digodok dalam forum rakernas pada 6-8 September 2013. Dari sejumlah kriteria yang ditetapkan, peluang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai capres pun terbuka lebar.

"Salah satu kriterianya juga dia harus dia punya pengalaman bagaimana mengelola masyarakat, bagaimana mengelola negara. Pernah jadi kepala daerah ataupun legislator," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidajat saat dihubungi, Kamis (5/9/2013).

Selain itu, lanjutnya, sosok pemimpin nasional yang dicari PDI Perjuangan nantinya juga merupakan representasi dari suara dan harapan masyarakat.

"Pada prinsipnya, kami punya stok kader yang cukup. Maka untuk capres, kami godok dari kader internal," ujarnya.

Hal lain yang menjadi kriteria capres PDI Perjuangan adalah figur tersebut harus paham betul tentang ideologi dan Pancasila sehingga kebijakannya berpihak pada rakyat.

"Pemimpin itu harus bisa menjaga multikulturalisme, keutuhan NKRI, dan bagaimana membuat Indonesia lebih berdaulat di bidang pangan dan ekonomi. Dibutuhkan pemimpin yang bisa pecahkan masalah ini dan memosisikan Indonesia di percaturan dunia," tutur Djarot.

PDI Perjuangan, lanjutnya, sudah menyiapkan sebuah buku Garis-garis Besar Haluan Partai yang berisi sejumlah program pemerintahan jangka pendek 5 tahun dan jangka panjang 30 tahun mendatang. PDI Perjuangan menargetkan menjadi partai penguasa baik di eksekutif maupun legislatif dalam Pemilu 2014 mendatang.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo

"Kami perlu pemimpin yang tepat untuk menjalankan ini semua. Karena pemimpin mendatang diwariskan hal yang tak menggembirakan," ungkap Djarot.

Lebih lanjut, Djarot tak menampik adanya pertimbangan latar belakang suku dan agama dalam menentukan kriteria capres PDI Perjuangan.

"Kalau untuk kepemimpinan nasional tidak bisa dibantah kan mesti Jawa dan Islam. Bukan diskriminatif, tapi yang berkembang di masyarakat kan begitu," imbuhnya.

Peluang Jokowi

Menjelang perhelatan rakernas, nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo paling santer dikabarkan sebagai calon kuat capres dari PDI Perjuangan. Jokowi selama ini telah merajai sejumlah hasil survei mengalahkan kandidat capres lainnya, seperti Prabowo Subianto, Aburizal "Ical" Bakrie, Wiranto, dan bahkan Megawati Soekarnoputri.

Kriteria yang ditetapkan PDI Perjuangan pun bisa memuluskan langkah Jokowi.

"Semuanya terbuka, lagi pula Pak Jokowi adalah salah satu kader kami. Kami akan mencari sosok terbaik," imbuhnya.

Djarot mengakui partainya hingga kini terus mengamat elektabilitas Jokowi dalam sejumlah survei. Namun, hal tersebut bukan satu-satunya tolok ukur PDI Perjuangan untuk menetapkan capres.

"Akhirnya tetap Ketum yang menentukan dengan mendengar aspirasi dari pengurus-pengurus daerah," katanya.

Terkait momentum penetapan capres, Djarot mengakui hal ini juga akan dibahas dalam forum rakernas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com