Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Ketua DPR Setuju Pilkada Tingkat Dua Dikembalikan ke DPRD

Kompas.com - 04/09/2013, 21:02 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA,KOMPAS.com – Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung setuju pada usulan pemerintah untuk mengembalikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bupati /walikota kepada DPRD. Menurutnya, hal itu efektif menekan politik uang yang justru merusak perilaku politik rakyat.

“Begitu banyak dampak pilkada secara langsung dengan berbagai persoalan-persoalan yang nuansa permaian politik uangnya sangat kuat. Dalam hati saya terpikir, bagaimana kalau misalnya pilkada daerah tingkat dua kita coba kembalikan lagi ke DPRD,” ujar Akbar usai diskusi bertajuk Konsep Nusantara dalam Semangat Kemerdekaan NKRI di kantor Forum Dialog Nusantara (FDN), Jakarta, Rabu (4/9/2013).

Dia mengatakan, Sila ke-4 Pancasila mengamanatkan demokrasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Karena itu, katanya, paling tepat jika pemilihan bupati/walikota tidak dilakukan langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD yang adalah wakil rakyat.

“Saya lihat semangat demokrasi kedaulatan rakyat, tapi sila ke-4 ada musyawarah mufakat,” ungkap politisi senior Partai Golkar itu.

Soal kemungkinan adanya politik uang yang justru menyasar anggota DPRD dan tidak terawasi, ia menuturkan, memang harus ada mekanisme pengawasan yang jitu untuk menutup kemungkinan tersebut. Sebelumnya, pemerintah mendorong pelaksanaan pilkada dikembalikan ke sistem bukan pemilihan langsung.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai, banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi disebabkan besarnya ongkos politik pilkada. “Sampai saat ini, sudah 295 kepala daerah yang tersangkut korupsi. Makanya, kami mengusulkan, kalau bisa, bupati dan wali kota tidak usah dipilih langsung sehingga tidak perlu biaya kampanye,” tutur Gamawan Juni 2013 lalu.

Pemerintah mengusulkan pilkada langsung hanya dilakukan di tingkat provinsi. Adapun bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Pendapat serupa pernah dimunculkannya saat menyikapi konflik akibat Pilkada Palopo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Pesawat Super Hercules Kelima Pesanan Indonesia Dijadwalkan Tiba di Indonesia 17 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com