Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Capres, Gerindra Peringatkan Jokowi akan Janjinya

Kompas.com - 03/09/2013, 16:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra mengkritisi banjirnya wacana pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden periode 2014-2019 oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Jokowi masih memiliki utang pada Gerindra dan utang pada Ibu Kota.

Muzani menjelaskan, pada prinsipnya, Gerindra menghormati keputusan semua partai politik untuk mengusung seorang tokoh menjadi capresnya. Namun, soal Jokowi, dia mengatakan, PDI-P sempat berjanji akan mendukung Gerindra di 2014 sebagai kompensasi dukungan Prabowo ke Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada 2009 lalu.

"Kami hanya ingin mengingatkan Jokowi pernah janji kepada kami dan rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta," kata Muzani di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Ketua Fraksi Gerindra ini menegaskan, kritik itu ia sampaikan bukan karena khawatir dengan elektabilitas Jokowi yang terus meroket sebagai capres mendatang. Apa pun risikonya, kata Muzani, ia akan terus berupaya mengingatkan Jokowi dan PDI-P mengenai hal itu.

"Kami berharap ini tidak disalahpahami, secara esensi amanah masyarakat Jakarta harus diselesaikan Jokowi, kami akan berusaha mengingatkan itu dan berharap PDI Perjuangan mendukung pencapresan Pak Prabowo," ujarnya.

Menanggapi itu, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menanggapinya dengan santai. Ia menilai partainya tetap memiliki hak untuk mengusung capres dan partai lain tak perlu mencampurinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com