2025, Karyawan Swasta Bakal Jadi Bagian Birokrasi

"Itu transformasi yang lama. Akan kami (pemerintah) lakukan di 2025. Nanti, 10 tahun lagi, kalau kita sudah siap, sektor privat dan publik bisa saling bertukar. Kami berharap bisa (instansi pemerintahan) dimasuki orang sektor privat," ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Eko Prasojo usai Seminar Peluncuran dan Presentasi Hasil Indeks Tata Kelola Pemerintahan atau Indonesia Governance Index 2012, Senin (2/9/2013) di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan.

Ia menuturkan, pihaknya sedang mempertimbangkan bagaimana membuka posisi-posisi di pemerintahan yang dapat diisi kalangan swasta. Menurutnya, perubahan komposisi pegawai dan pejabat pemerintahan akan dilakukan secara perlahan dengan beberapa langkah perubahan sistem rekrutmen.

Saat ini pemerintah sudah melakukan rekrutmen terbuka dengan melelang jabatan strategis. Salah satunya, posisi Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Bertahap dalam lima tahun ke depan. Nantinya, jika mekanisme rekrutmen PNS lewat lelang terbuka sudah mantap, baru dipikirkan untuk memasukkan sektor privat dalam pemerintahan," jelas Eko.

Perubahan, lanjutnya, harus dilakukan secara perlahan dan bertahap agar sistem dapat diterima oleh pegawai pemerintah. Jika dilakukan segera, Eko khawatir akan ada resistensi. Saat ini, Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, payung hukum penempatan kalangan swasta di pemerintahan tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah.

"Jika nanti UU ASN disahkan, sebenarnya akan mengarah ke sana. Jadi nanti dimungkinkan, tapi sifatnya terbatas dan atas seizin Presiden," tutur Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Indonesia itu.

Sudah dimulai

Ia mengatakan, saat ini, beberapa posisi di instansi pemerintahan telah diisi kalangan swasta. Dia mencontohkan, posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sempat dijabat Gita Wirjawan.

"Presiden yang punya kewenangan untuk menempatkan orang swasta untuk duduk dalam pemerintahan. Tapi sekarang masih terbatas," jelasnya.

Menurutnya, memasukkan kalangan swasta ke instansi pemerintahan karena pertimbangan budaya kerja swasta yang lebih baik daripada pegawai negeri sipil.

"Jadi harapannya mereka (kalangan) swasta mentransformasi budaya baru dalam birokrasi," pungkas Eko.