Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: IPDN Sudah Berubah

Kompas.com - 28/08/2013, 15:46 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


SUMEDANG, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, pola pendidikan yang diterapkan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengalami perubahan. Kampus itu dinilai telah menghentikan cara-cara pengasuhan dengan kekerasan.

"Perubahan nomenklatur kelembagaan, membawa implikasi terhadap perubahan sistem pendidikan di kampus IPDN. Saya memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai oleh lembaga pendidikan kepamongprajaan ini. Kita telah menghentikan cara-cara pengasuhan yang merusak," ujar Presiden, dalam sambutannya saat upacara pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XX, Rabu (28/8/2013), di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Ia mengatakan, pemerintah telah melakukan penyempurnaan pendidikan di IPDN sejak 2009 lalu. Penyempurnaan itu, katanya, dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam IPDN. Menurutnya, berbagai upaya perbaikan dilakukan sejak saat itu.

"Lulusan IPDN tahun ini, merupakan hasil dari upaya perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan di IPDN," ungkap SBY.

Ia mengatakan, secara khusus, pemerintah memberi perhatian atas pola pengasuhan di IPDN. Menurutnya, IPDN harus mengedepankan pola pendidikan yang sehat namun tetap mendidik kepada para praja.

"Pengasuhan dilakukan secara seimbang, sehingga baik kondisi fisik maupun mental praja senantiasa siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan pelatihan, sebagai bagian dari sistem pendidikan di IPDN," katanya.

Sebelumnya, pada acara wisuda Praja IPDN Angkatan XX Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta seluruh sivitas akademi IPDN untuk menghentikan segala kekerasan yang terjadi selama ini di dalam institusi tersebut.

"Hentikan bentuk kekerasan apa pun di kampus ini. Mari kita bangun spirit sayang menyayangi sesama praja," kata Gamawan, Selasa (27/8/2013).

Menurut Gamawan, kekerasan bukanlah bagian dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh IPDN. Selain itu, hal tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan dari pembentukan praja IPDN yang diharapkan menjadi pengayom di tengah-tengah masyarakat.

"Perguruan ini adalah sekolah para pamong. Para praja dididik disini bukan untuk perang tapi kelak akan membimbing dan mengayomi masyarakat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com