Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: IPDN Sudah Berubah

Kompas.com - 28/08/2013, 15:46 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


SUMEDANG, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, pola pendidikan yang diterapkan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengalami perubahan. Kampus itu dinilai telah menghentikan cara-cara pengasuhan dengan kekerasan.

"Perubahan nomenklatur kelembagaan, membawa implikasi terhadap perubahan sistem pendidikan di kampus IPDN. Saya memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai oleh lembaga pendidikan kepamongprajaan ini. Kita telah menghentikan cara-cara pengasuhan yang merusak," ujar Presiden, dalam sambutannya saat upacara pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XX, Rabu (28/8/2013), di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Ia mengatakan, pemerintah telah melakukan penyempurnaan pendidikan di IPDN sejak 2009 lalu. Penyempurnaan itu, katanya, dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam IPDN. Menurutnya, berbagai upaya perbaikan dilakukan sejak saat itu.

"Lulusan IPDN tahun ini, merupakan hasil dari upaya perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan di IPDN," ungkap SBY.

Ia mengatakan, secara khusus, pemerintah memberi perhatian atas pola pengasuhan di IPDN. Menurutnya, IPDN harus mengedepankan pola pendidikan yang sehat namun tetap mendidik kepada para praja.

"Pengasuhan dilakukan secara seimbang, sehingga baik kondisi fisik maupun mental praja senantiasa siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan pelatihan, sebagai bagian dari sistem pendidikan di IPDN," katanya.

Sebelumnya, pada acara wisuda Praja IPDN Angkatan XX Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta seluruh sivitas akademi IPDN untuk menghentikan segala kekerasan yang terjadi selama ini di dalam institusi tersebut.

"Hentikan bentuk kekerasan apa pun di kampus ini. Mari kita bangun spirit sayang menyayangi sesama praja," kata Gamawan, Selasa (27/8/2013).

Menurut Gamawan, kekerasan bukanlah bagian dari sistem pendidikan yang diterapkan oleh IPDN. Selain itu, hal tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan dari pembentukan praja IPDN yang diharapkan menjadi pengayom di tengah-tengah masyarakat.

"Perguruan ini adalah sekolah para pamong. Para praja dididik disini bukan untuk perang tapi kelak akan membimbing dan mengayomi masyarakat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com