Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Analisis Politik: Kutub Politik

Kompas.com - 27/08/2013, 10:40 WIB

Oleh Sukardi Rinakit

Hormat saya kepada Megawati Soekarnoputri. Dari tangan dinginnya, saat ini tumbuh dan berkembang tokoh-tokoh politisi muda yang mumpuni.

Untuk menyebut beberapa nama, mereka antara lain Joko Widodo (Jokowi), Ganjar Pranowo, Rieke Diah Pitaloka, Maruarar Sirait, Hasto Kristiono, Puan Maharani, Puti Guntur Soekarno, Rustriningsih, Eva Kusuma Sundari, Pramono Anung Wibowo, Effendi MS Simbolon, Arif Budimanta, Arif Wibowo, Budiman Sudjatmiko, dan Ahmad Basarah.

Melihat berkibarnya para politisi muda itu, seorang karib dari Universitas Gadjah Mada, Cornelis Lay (Conny), mengatakan kepada penulis bahwa menurut bacaan dia, pengaderan di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejatinya berjalan dalam irama relatif cepat dan konstan. Namun, banyak orang tidak menyadarinya. Sebagai politisi yang mempunyai pengalaman panjang, Megawati Soekarnoputri mempersiapkan itu semua. Saya menyetujui amatan Conny.

Dua kutub

KOMPAS/SRI REJEKI Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

Menurut spekulasi penulis, sebagai politisi paling matang saat ini, Megawati tak dibebani politik dinasti. Dalam arti, siapa pun kader yang baik, yang memanggul prinsip bahwa berpolitik adalah dalam rangka bernegara, dan bernegara adalah berkonstitusi berhak mendapatkan tempat dan dukungan penuh dari partai. Indikasinya, Megawati tidak pernah mau terlibat perdebatan dangkal, apalagi sekadar menyangkut figur calon presiden 2014.

Dengan atmosfer seperti itu, PDI-P hampir dipastikan menjadi salah satu kutub politik paling kuat dalam kontestasi politik 2014. Indikator awalnya bisa diidentifikasi dua bulan terakhir. Hampir semua hasil survei yang dilakukan lembaga independen menunjukkan, PDI-P diprediksi menjadi pemenang Pemilu 2014 mengungguli Partai Golkar.

Fenomena tersebut, selain membenarkan argumen bahwa sejarah politik kita adalah sejarah tokoh, juga membenarkan pandangan bahwa konsolidasi dan pengaderan partai merupakan faktor penting dalam kerja politik. Benar bahwa popularitas dan kredibilitas Jokowi ikut mendongkrak preferensi politik masyarakat terhadap PDI-P. Namun, tanpa konsistensi Megawati dalam melakukan pengaderan dan konsolidasi selama ini, tanah politik tidak akan gembur. Pendeknya, seperti kata Emak, roda satu tidak bisa bergerak (rodha siji ora mlaku).

Mencermati gerak politik, platform, karakter, dan figur-figur utama partai politik peserta pemilu, secara hipotesis bisa dikatakan bahwa Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kemungkinan besar akan merapat ke PDI-P setelah pemilu legislatif nanti. Mereka membangun koalisi dan menjadi salah satu kutub terkuat, sebut saja kutub PDI-P, siapa pun yang diajukan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kutub PDI-P tersebut akan berhadapan dengan kutub terkuat lainnya, yaitu Partai Demokrat (PD) dan mitra koalisinya. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diduga akan bergabung dengan PD karena setiap partai mustahil mengalami lompatan perolehan suara dalam pemilu legislatif.

Meskipun PAN dan PKB sementara ini mempunyai orientasi sendiri menyangkut calon presiden, tetapi selama ini mereka terlihat nyaman menjadi mitra koalisi PD. Kecenderungan tersebut bisa jadi berlanjut pada 2014. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sering berbeda sikap politik dengan PD, diduga juga tak akan beranjak dari format koalisi yang sekarang berlaku.

RODERICK ADRIAN MOZES Pimpinan partai-partai koalisi bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) di kediaman presiden di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/10/2011). Dari kiri ke kanan: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum PAN Hatta Radjasa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Presiden mengundang semua pemimpin parpol koalisi ke Cikeas untuk membahas tentang reshuffle atau perombakan kabinet.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan melempar konvensi sebagai strategi untuk menjaring calon presiden, PD akan memperoleh figur yang ketokohannya mencukupi karena dalam batas-batas tertentu, ia juga dipilih oleh publik. Dengan bahasa lain, karena gerak politik acap kali tidak linier, PD sedang mencari tokoh yang mempunyai ”aura untuk menang”.

Oleh karena itu, menurut saya, PD tidak akan berani main-main dengan konvensinya, apalagi memanipulasi hasil konvensi. Sekali itu dilakukan, kehancuran yang dramatis akan menimpa partai tersebut. Terlebih PD miskin kader muda yang moncer karena beberapa di antara mereka terbelit kasus korupsi. Dengan demikian, siapa pun yang memenangi konvensi, pada skala terbatas boleh disebut sebagai pilihan ”masyarakat”. Ia akan berhadapan dengan calon presiden dari kutub PDI-P, entah Megawati atau Jokowi, dengan seluruh keotentikan yang dimiliki.

Kutub alternatif

Pemberitaan mengenai dua kutub politik itu (kutub PDI-P dan PD) kini mendominasi ranah publik. Partai-partai lain, termasuk Golkar dan Gerindra, untuk sementara ini terkesan menghilang dari tangkapan radar media. Gerak Golkar sejauh ini belum menarik antusiasme media. Adapun Prabowo Subianto, yang mempunyai elektabilitas tinggi, manuvernya juga belum menjadi magnet pemberitaan sehingga belum mendongkrak preferensi publik kepada Gerindra.

Kalau politik diartikan sempit sebatas merebut kekuasaan dan memenangi kontestasi politik, hanya dengan membangun koalisi bersama, Golkar dan Gerindra akan mampu menjadi kutub alternatif. Apalagi jika mereka diperkuat kehadiran Hanura dan Partai Bulan Bintang (PBB). Tidak tertutup kemungkinan, kutub ini akan mampu menggeser posisi Kubu PD dan berhadapan dengan Kutub PDI-P.

”Rodha siji ora mlaku,” kata Emak.


SUKARDI RINAKIT, Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com