Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saan: Apa Etis Pejabat Publik Jadi Bintang Iklan Produk?

Kompas.com - 06/08/2013, 13:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa mempertanyakan etika pejabat publik yang menjadi bintang iklan komersial. Terlebih lagi, pejabat publik tersebut sudah jelas-jelas menyatakan keinginannya untuk maju sebagai calon presiden.

"Kalau iklan-iklan produk yang dilakukan pejabat publik ini masalahnya hanya etika saja. Apakah seorang pejabat publik secara etik dibenarkan jadi (bintang) iklan sebuah produk," ujar Saan di Jakarta, Selasa (6/8/2013).

Saan mengatakan, media kampanye melalui iklan sebenarnya adalah hal yang wajar. Ia pun paham jika kandidat-kandidat capres ini ingin meningkatkan popularitasnya. Namun, Saan melihat jika tokoh itu masih menjabat sebagai pejabat publik, maka sebaiknya yang ditampilkan adalah iklan layanan masyarakat.

"Bukan iklan produk. Kalau iklan produk kan terselubung sekali kepentingan politiknya. Apa ini etis? Apalagi dia masih aktif jadi pejabat publik?" ucap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini.

Saan membandingkan dengan iklan partai politik yang memang pada dasarnya berkepentingan politis. Sementara itu, iklan produk pada dasarnya bersifat komersial. Namun, mana kala seorang pejabat menjadi model iklannya, maka unsur politis lebih terasa daripada sisi komersialnya.

"Saya lihat tokoh-tokoh capres baru ini kan popularitasnya di bawah rata-rata, jadi mereka pakai iklan ini. Tapi tolong dibatasi. Lihat kapasitasnya dulu, kan pejabat publik," ucap Saan.

Sebelumnya, sejumlah kandidat capres, utamanya yang akan ikut konvensi Partai Demokrat, ramai-ramai tampil dalam iklan produk di televisi. Mereka di antara lain Menteri BUMN Dahlan Iskan, Ketua DPR Marzuki Alie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo. Sementara itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan lebih memilih tampil dalam iklan kementeriannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com