Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Nazaruddin "Ngoceh" untuk Peras Politisi

Kompas.com - 01/08/2013, 15:45 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar mencurigai manuver yang dilakukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin belakangan ini karena kerap menuding banyak politisi terlibat dalam perkara korupsi yang diketahuinya. Ketua DPP Partai Golkar bidang Hukum, Rudy Alfonso, balik menuding Nazar tengah berupaya memeras para politisi.

“Saya dapat informasi dari teman saya, dia diperas kiri-kanan sampai miliaran. Sekarang dia sebut nama sembarangan, dan suruh orang bayar. Itu saja kerjaannya,” ucap Rudy saat dihubungi, Kamis (1/8/2013).

Pernyataan ini menanggapi tudingan Nazar terhadap Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang diduga terlibat dalam proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri, proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati jenis MA 60 yang nilainya mencapai 200 juta dollar AS, dan proyek pengadaan baju dinas satpam di Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Rudy, Setya hingga kini belum dimintai sejumlah uang oleh Nazar. Tetapi, ia menyatakan ada kader Partai Golkar yang diperas Nazar. Rudy melihat aksi yang dilakukan Nazar ini memiliki sejumlah motif.

“Pertama, motif ekonomi seperti yang tadi saya jelaskan,” kata Rudy.

“Kedua, Nazar itu stres. Bayangkan istrinya juga dipenjara, sementara anak-anaknya enggak jelas nasibnya. Keluarga berantakan, Nazar pasti stres,” lanjut Rudy.

Rudy menuding pernyataan Nazar selama ini lebih banyak isu daripada fakta. Di dalam tudingan terhadap Setya, lanjutnya, dia tidak melihat adanya hubungan Setya dengan proyek-proyek itu. Meski sudah merasa banyak dirugikan Nazar, Partai Golkar belum akan menuntut terpidana kasus korupsi wisma atlet itu.

“Saya sudah bicara dengan teman-teman. Mereka bilang orangnya (Nazar) sudah di dalam tahanan, bagaimana juga polisi mau periksa dia. Lagi pula gugatannya pasti pencemaran nama baik atau fitnah yang hukumannya cuma empat tahun. Terlalu besar untuk tanggapi Nazar,” ucap Rudy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com