Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny Indrayana: Masalah Lapas seperti Macet Jakarta

Kompas.com - 31/07/2013, 19:32 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah disorot publik terkait terus terjadinya penyimpangan di jajarannya, terutama di lingkungan lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan. Terakhir, terungkap adanya penyimpangan yang dilakukan terpidana mati kasus narkotika, Freddy Budiman, di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta.

Bagaimana tanggapan Kemenhuk dan HAM? Wakil Menhuk dan HAM Denny Indrayana mengaku mendengar berbagai kritikan dari publik terkait kinerja jajarannya. Hanya, Denny mengingatkan bahwa dirinya serta Menhuk dan HAM Amir Syamsuddin belum sampai dua tahun menjabat.

Denny menganalogikan kondisi lapas atau rutan seperti macet di Jakarta, yang sudah terjadi puluhan tahun. Tidak adil, kata dia, jika publik meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyelesaikan macet hanya dalam waktu satu tahun.

Denny menilai persoalan lapas sudah ada puluhan tahun sehingga menjadi kompleks. Namun, kata dia, pihaknya sudah banyak melakukan pembenahan di internal. Ia memberi contoh perbaikan sumber daya manusia (SDM) yang dimulai dari rekrutmen. Ia menjamin rekrutmen calon PNS tahun 2012 bebas dari titipan ataupun setoran.

Selain itu, kata dia, promosi atau mutasi pegawai sudah jelas ukurannya. Dilakukan juga perbaikan sarana dan prasarana. Hanya, kata dia, perbaikan itu memerlukan dukungan anggaran. Langkah lain, tambahnya, melakukan penindakan dengan cara inspeksi mendadak (sidak).

Jika ada pihak yang menilai sidaknya ke lapas atau rutan selama ini tidak efektif, Denny mengatakan, maka sidak tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya, menurutnya, sidak selama ini efektif untuk melihat langsung kondisi di lapangan tanpa perlu mendapat laporan "asal bapak senang".

"Sidak itu kaya blusukan. Tapi apakah blusukan menyelesaikan seluruhnya? Pasti enggak. Pasti di-follow-up dengan solusi yang lebih sistemik," kata Denny ketika ditemui di kantornya di Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Kepada wartawan, Denny memperlihatkan foto-foto ketika dirinya sidak di beberapa lapas. Semua peralatan elektronik yang kedapatan berada di dalam sel dikeluarkan. Meski temuan barang-barang masih ada, menurutnya, semakin lama jumlahnya semakin sedikit.

Denny juga tidak bisa menjamin bahwa tidak akan ada lagi penyimpangan di lapas atau rutan. Ia hanya bisa menjamin bahwa pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap siapa pun yang melanggar.

"Saya tidak bisa menafikan bahwa faktanya HP, pungli, narkoba masih ditemukan. Yang bisa dipastikan, kami akan terus memerangi itu," katanya.

"Siapa pun yang masih memberi toleransi penyimpangan di lapangan, tidak ada tedeng aling-aling, akan kita tindak tegas," sambung Denny.

Sampai kapan jajaran Kemhuk dan HAM akan bersih? Denny pesimistis. "Bahkan kalau kami tidak di sini lagi, belum tuntas. Kelihatannya begitu," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non-Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com