Tegakkan Hukum, KPK Tak Pandang Bulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan, KPK tak gentar berhadapan dengan pemimpin negara, termasuk presiden, ketika melakukan pemberantasan hukum. 

"Hukum itu bukan soal takut dan berani. Yang paling penting jangan ngawur (dalam memanggil saksi)," jelas Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/7/2013). Johan mengatakan hal ini ketika ditanya soal anggapan bahwa KPK takut memeriksa Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus Century.

Menurut Johan, KPK memanggil saksi jika dianggap mampu memberikan keterangan yang mendukung proses penyidikan suatu kasus. Terkait dengan kasus bail out Bank Century, lembaga anti korupsi tersebut belum berencana memeriksa Presiden. KPK dikatakan belum membutuhkan keterangan Presiden.

"Belum mengarah ke sana (untuk memanggil SBY)," ujar Johan.

Hari ini, KPK memanggil tiga orang terkait kasus bail out Bank Century yaitu Kepala Divisi Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang saat itu menjadi ketua tim Penanganan Bank Century, Poltak Tobing, Deputi Direktur Keuangan dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Sri Suparni, dan mantan pegawai Bank Indonesia, Yunandar Bustal. Ketiganya menjadi saksi bagi tersangka Budi Mulya.  

Sejauh ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka terkait kasus bail out Bank Century, yaitu Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadjriah. Budi Mulya adalah mantan Deputi bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa Bank Indonesia, sementara Siti Chalimah Fadjriah mantan Deputi Bidang V Pengawasan Bank Indonesia.

Keduanya dianggap bertanggung jawab karena menyalahgunakan wewenangnya terkait pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) kepada Bank Century dan penetapan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.