Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Rekaman Pembicaraan soal Uang Rp 3 M untuk KPU Jawa Timur?

Kompas.com - 27/07/2013, 04:02 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyoal pencoretan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja dari pencalonan di Pemilu Gubernur Jawa Timur, Jumat (26/7/2013), terungkap adanya rekaman tentang dugaan Ketua KPU Jawa Timur mendapatkan uang senilai Rp 3 miliar.

Perihal keberadaan rekaman itu diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Kedaulatan Denny M Cilah dalam persidangan DKPP. Dia mengakui mendapatkan rekaman itu secara tak sengaja. Menurut Denny, rekaman tersebut adalah pembicaraan Sekjen Partai Kedaulatan Restianrick Bachsjirun dengan Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto.

Denny menuturkan, pada 13 Juni 2013 sekitar pukul 06.00 WIB, dia berencana menelepon seorang teman. Saat itu secara tak sengaja dia salah menekan tombol, yang karenanya memperdengarkan rekaman pembicaraan selama 1 jam, membahas masalah uang Rp 20 miliar. Setelah sekian waktu menyimak, dia mengaku baru sadar bahwa suara salah satu orang yang bicara adalah sekjen partainya.

Ketika KPU Jatim datang ke DPP Partai Kedaulatan, Denny mengajaknya ke lantai atas dan memperdengarkan potongan rekaman itu, sepanjang 10 menit. Ia meminta isi rekaman tidak dipublikasikan, termasuk soal adanya pembicaraan Ketua KPU menerima Rp 3 miliar. "Rekamannya itu seolah-olah KPU disogok tiga miliar. Ada pembicaraan tiga miliar dalam konteks lain," ujar Denny saat bersaksi di sidang DKPP, Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Denny mengaku kurang begitu jelas, apakah pembicaraan Rp 3 miliar untuk KPU atau untuk menyogok dia. Menurut Denny, pembicaraan itu adalah ulah kelompok bekas pengurus Ketua DPD Partai Kedaulatan Jawa Timur yang dipecat karena dinilai tak becus menjalankan partai.

"Isi rekamannya bagaimana kami lari dari mendukung Khofifah dan mengalihkan dukungan ke incumbent. Saya berusaha menutup diri waktu itu, dan saya menolak wawancara eksklusif kepada media," tambahnya.

Belakangan, rekaman menyoal Rp 3 miliar diceritakan anggota KPU Jawa Timur kepada ketuanya. Anggota KPU itu mengaku, dalam pembicaraan itu terdengar bahwa, "Ketua KPU sudah diselesaikan Rp 3 miliar." Saat itu, Denny tak mengizinkan KPU merekamnya.

"Kami pulang ke Jatim, dan Pak Andry ngomong ke saya, itu harus diklarifikasi dan harus diekspos. Kalau benar, bahaya untuk kantor kami. Kalau tidak, enggak apa-apa," begitu tanggapan Andry seperti ditirukan anggotanya. Menurut Denny, sudah ada sangkalan dari Andry soal dana tersebut.

(Yogi Gustaman / Willy Widianto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com