Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Belum Rekapitulasi DPS

Kompas.com - 24/07/2013, 17:21 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum melakukan rekapitulasi terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) di semua provinsi di Indonesia. Pasalnya, data pemilih di enam provinsi belum akurat. Padahal, Rabu (24/7/2013) ini adalah hari terakhir pengumuman DPS.

“Rekapitulasi menunggu enam daerah itu. Kalau itu sudah datang, ya fixed itulah data DPS nasional,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, sembari menunggu data dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Riau, dan Kepulauan Riau terkirim, Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU menyisir data ganda yang masuk. “Kami akan lakukan penyisiran DPS dengan Sidalih. Sidalih terus masuk, tidak menunggu sampai semua masuk dan direkapitulasi. Rekapitulasi itu digunakan untuk sinkronisasi dengan data nasional,” ungkapnya.

Menurut Ferry, meski tahapan pengumuman DPS akan berakhir, KPU tidak akan mencabut DPS yang telah diumumkan oleh panitia pemungutan suara (PPS) di setiap kelurahan/desa. “DPS yang sampai sekarang ini dipasang di kelurahan akan terus kami umumkan dan tidak akan dicabut,” ujar Juru Bicara KPU itu.

Untuk itu, katanya, pihaknya telah mengimbau dan menginformasikan ke semua PPS untuk terus memasang DPS tersebut. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat memeriksa dan memastikan nama mereka sudah terdaftar sebagai pemilih Pemilu 2014.

“Kami informasikan seluruh PPS untuk tetap memasang DPS yang sudah dipampang sejak 11 Juli lalu. Kalau memang ada, yang sudah dicabut itu karena berkaitan soal teknis,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPU menemukan DPS sejumlah kabupaten, kota, dan kecamatan di enam provinsi belum akurat. KPU setempat diminta segera memperbaiki daftar tersebut.

“Setidaknya ada enam daerah yang perlu dilihat lagi keakurasiannya karena ada proses yang tidak sesuai dan tidak sinkron dengan sistem informasi daftar pemilih (Sidalih),” Ferry, Selasa (23/7/2013).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com