Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Rizieq Shihab, Demokrat: FPI "Ngawur"!

Kompas.com - 23/07/2013, 12:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan menilai, pernyataan yang dilontarkan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab "ngawur" dalam merespons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam keterangan tertulisnya, Rizieq mempertanyakan Presiden yang mengingatkan FPI untuk tidak melakukan tindak kekerasan dan main hakim sendiri. Ia bahkan menyebut Presiden sebagai pecundang.

Hal ini terkait bentrok antara FPI dan warga Kendal, Jawa Tengah, pekan lalu.

"Menyebut Presiden RI pecundang gara-gara memberi teguran, jelas FPI ngawur. FPI tak bisa menantang Presiden yang harus berdiri di atas semua golongan. Habib Rizieq nyata keliru bersikap," ujar Ramadhan, di Jakarta, Selasa (23/7/2013).

Menurutnya, pada peristiwa yang terjadi di Kendal, FPI telah melakukan sweeping dan berpatroli secara provokatif hingga akhirnya terjadi bentrok dengan warga. Hal ini, kata Ramadhan, sangat memprihatinkan, apalagi terjadi di bulan suci Ramadhan.

Islam, kata dia, tak pernah mengajarkan kekerasan atau bertindak provokatif. Menurutnya, teguran Presiden SBY soal ricuh Kendal oleh FPI sudah tepat. Kepala Negara layak menegur ormas yang menabrak aturan dan ketertiban. Ramadhan mengatakan, negara tak boleh kalah berhadapan dengan elemen yang menggunakan kekerasan.

"Jika dibiarkan, FPI sweeping dan negara mendiamkan, bisa jadi preseden buruk. Sweeping ala FPI, apa pun alasannya, jelas mengangkangi hukum. Ada kepolisian jika terjadi pelanggaran hukum," kata Ramadhan.

Lebih lanjut, Ramadhan mendesak agar FPI dan Rizieq Shihab bisa menarik kembali ucapan kasarnya terhadap Presiden.

"Di Bulan Ramadhan, sesama Muslim biasa bermaafan jika terjadi khilaf. Kecaman Rizieq Shihab atas Presiden kontraproduktif terhadap FPI sendiri," kata Ketua Komisi I DPR ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com