Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Jadi Cawapres? Itu Baru Maunya Yusril...

Kompas.com - 18/07/2013, 12:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Bulan Bintang (PBB) mewacanakan duet Ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebagai pasangan calon presiden dan wakil Presiden pada Pemilu 2014 mendatang. Namun, wacana duet yang disebut dengan "Yuan" ini ternyata belum dikomunikasikan ke PDI Perjuangan.

"Itu kan maunya Pak Yusril. Namanya orang mau, masa dipaksa-paksa (untuk tidak maju). Soal capres dan cawapres di PDI-P itu secara kepartaian merupakan wewenang Ibu Ketum (Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri). Jadi, wacana sebenarnya lebih kepada Ketum," ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto saat dihubungi Kamis (18/7/2013).

Bambang pun mengatakan partainya tidak membatasi diri terhadap partai-partai lain dalam berkoalisi meski PBB beraliran agamais, sementara PDI Perjuangan beraliran nasionalis.

"Kalau bicara soal kemungkinan di dalam politik, bisa terjadi apa pun. Tapi, lagi-lagi itu wewenang Ketum," ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo juga mengaku belum bisa berkomentar terkait wacana yang digelontorkan PBB itu.

"Kami belum bisa memberi penjelasan atas keinginan PBB tersebut," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Sebelumnya, Ketua Umum PBB MS Kaban mengatakan partainya membuka peluang untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan pada Pilpres 2014. Ia pun menyebutkan alternatif pasangan Yusril Ihza Mahendra dengan Puan Maharani.

"Ingat sejarah China, mata uang yuan yang bisa melawan dollar AS. Yuan itu Yusril dan Puan. Jadi, tidak apalah kalau PBB koalisi dengan PDI-P," kata Kaban pada acara Milad ke-15 PBB di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Mengenai masih rendahnya elektabilitas Yusril di berbagai survei, menurutnya, hal itu karena Yusril belum gencar berkampanye. "Yang lain sudah muncul di TV. Menghabiskan uang yang banyak. Yusril belum ngapa-ngapain," kata mantan Menteri Kehutanan itu.

Yusril bersedia

Sementara itu, Yusril mengakui, berkoalisi dengan PDI Perjuangan menjadi opsi yang paling memungkinkan dibandingkan dengan sebelas partai lainnya.

"Pak Taufiq Kiemas berkali-kali bicara tentang Puan (dengan saya). Kami sudah janji bertemu, tapi Beliau sudah wafat," katanya.

Untuk menjajaki koalisi itu, menurut Yusril, partainya akan melakukan pembicaraan dengan PDI Perjuangan dalam waktu dekat. "Namun, ini semua tergantung Bu Mega, masih mau maju atau tidak," kata mantan Menteri Kehakiman ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com