Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: BNPB Pimpin Penanggulangan Asap Riau

Kompas.com - 24/06/2013, 20:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengambil alih upaya mengatasi kebakaran lahan di Riau. Keputusan ini diambil Kepala Negara setelah menerima laporan dari pejabat terkait bahwa kebakaran kali ini lebih berat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Provinsi Riau telah ditetapkan sebagai daerah bencana dalam status darurat.

"BNPB memimpin secara keseluruhan meski elemen daerah tetap ada di sana," kata Presiden pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Dalam 1x24 jam, BNPB akan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan TNI dan Polri. Upaya pemadaman dilakukan secara pararel, baik melalui operasi darat dan udara. Kepala Negara telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk memobilisasi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki.

"Hal ini termasuk anggaran cadangan. Tidak boleh ada hambatan anggaran. Namun, penggunaannya harus dilakukan dengan akuntabilitas setinggi-tingginya," katanya.

Hingga Minggu kemarin, terpantau masih ada 154 titik api di lokasi kebakaran lahan di Riau. Hal itu diungkapkan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, Senin (24/6/2013) di Jakarta.

Berdasarkan pantauan satelit NOAA18 titik api (hotspot) di Riau terdapat 154 titik api tersebar di Kabupaten Rokan Hilir (40 titik), Kabupaten Pelalawan (35 titik), Kabupaten Siak (18 titik), Kabupaten Bengkalis (14 titik), Kabupaten Kampar (12 titik), dan 12 titik di Taman Nasional Tesso Nilo Riau.

"Pantauan hotspot tidak dapat dilakukan secara realtime, namun merupakan hasil analisis pada tiap pagi dan sore hari yang kemudian diumumkan pada pukul 18.00 WIB," kata Sutopo.

Menurut dia, jumlah hotspot fluktuatif. Jika pada tanggal 18/6 terdapat 148 titik, maka tanggal 19 Juni 2013 ada 141 titik, lalu tanggal 20 Juni 2013 ada 40 titik, kemudian berurutan tanggal 21 Juni 2013 ada 13 titik, dan 22 Juni 2013 ada 92 titik.

Sutopo menambahkan, luas lahan gambut di Riau sekitar 3,9 juta hektar yang telah banyak beralih fungsi menjadi perkebunan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com