PKS Sudah Menghadap Presiden SBY

"Komunikasinya memang terjadi, tapi saya tidak bisa detailkan siapa, di mana, dan berapa nama yang ikut dalam pertemuan," ujar Ketua DPP bidang Kehumasan PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senin (24/6/2013).

Mardani menyebutkan, pertemuan itu dilakukan karena PKS masih memiliki tiga menteri di jajaran kabinet Indonesia Bersatu II.

"Jadi, banyak hal yang harus dikomunikasikan," kata anggota Komisi I DPR ini.

Di dalam pertemuan itu, sebut Mardani, PKS hanya menjabarkan alasan partainya menolak kebijakan kenaikan harga BBM. PKS juga menyertakan solusi lain untuk menekan angka subsidi yang membengkak.

"Kami juga sampaikan perjalanan kita bukan sekadar di 2013 ini, tapi sejak 2004 lalu kami sudah bersama. Kami mau ada perspektif yang adil," ujar Mardani.

Saat ditanyakan tentang nasib PKS di koalisi, Mardani menjelaskan, PKS tetap menghormati hak prerogatif presiden yang berhak mengangkat dan memberhentikan menteri.

"Setelah adanya komunikasi ini, kami berpandangan hubungan PKS dan koalisi bisa lebih baik," ujarnya.

Polemik PKS dan koalisi mencapai puncaknya pada rapat paripurna, Senin (17/6/2013) lalu. PKS memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Hal ini karena PKS menolak adanya kenaikan BBM dan juga dana kompensasi yang menyertainya di dalam RAPBN-P itu.

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Para menteri asal PKS justru mendukung kebijakan tersebut. Kendati demikian, keberadaan PKS di koalisi tetap tak diinginkan. Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri untuk mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.